Mutasi Polri 9 November: Enam Kombes Dapat Jabatan Baru

JAKARTA — Mutasi Polri pada 9 November 2026 mencakup enam perwira berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dari total 25 perwira tinggi dan menengah yang dipindahkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Perubahan jabatan itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026.

Mutasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier di tubuh Polri.

Alasan mutasi Polri

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, penempatan personel mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kompetensi dan integritas. Menurut dia, proses itu diarahkan agar pejabat yang menerima amanah dapat bekerja secara profesional.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” kata Isir dalam keterangannya yang dikutip pada 16 November 2026.

Bagi masyarakat, pergantian pejabat dapat memengaruhi kepemimpinan dan pelaksanaan tugas di satuan yang mengalami perubahan. Namun, rincian jabatan baru para Kombes Pol diperlukan untuk mengetahui wilayah atau bidang kerja yang terdampak secara langsung.

Surat telegram tertanggal 9 November

Surat telegram yang menjadi dasar mutasi bertanggal 9 November 2026. Secara keseluruhan, Kapolri memindahkan dan merotasi 25 perwira tinggi serta perwira menengah, dengan enam di antaranya berpangkat Kombes Pol.

Mutasi dan rotasi jabatan merupakan keputusan organisasi yang dapat menempatkan personel pada tugas baru. Isir menyebut pertimbangan meritokrasi, kapabilitas, dan tanggung jawab menjadi bagian dari penentuan pejabat yang menerima penugasan.

Rincian nama enam Kombes Pol dan posisi yang mereka tempati menjadi informasi penting untuk melihat bentuk perubahan di jajaran kepolisian. Isir menegaskan penempatan dilakukan agar pejabat mampu menjalankan amanah secara profesional dan mendukung peningkatan kinerja organisasi.