Selasa, 17 November 2026 WIB
EKONOMI

PTKP Rp7,5 Juta Jadi Pilihan KSPI, Ini Dampaknya bagi Buruh

PTKP Rp7,5 Juta Jadi Pilihan KSPI, Ini Dampaknya bagi Buruh
PTKP Rp7,5 Juta Jadi Pilihan KSPI, Ini Dampaknya bagi Buruh

JAKARTA — PTKP Rp7,5 juta per bulan akan memberi pekerja ruang lebih besar untuk belanja, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Ia meminta pemerintah menaikkan batas penghasilan bebas pajak itu, bukan memberi subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku untuk periode tertentu.

Iqbal menyampaikan usulan tersebut dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026). Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) saat ini Rp4,5 juta per bulan. Jika pemerintah belum menyetujui kenaikan menjadi Rp7,5 juta, ia meminta batasnya setidaknya mengikuti upah minimum tertinggi sebesar Rp5,9 juta per bulan.

PTKP Rp7,5 juta dinilai memberi kepastian

Iqbal menilai kenaikan batas PTKP akan memberi manfaat lebih lama bagi pekerja dibanding subsidi PPh. Subsidi bisa berakhir atau berubah pada tahun berikutnya, sedangkan perubahan batas PTKP memberi kepastian yang lebih berkelanjutan.

“Kalau subsidi itu tahun 2027, tahun 2028 bisa hilang, tahun 2029 bisa hilang, subsidi. Jadi yang benar itu bukan subsidi, tetapi PTKP,” kata Iqbal.

PTKP menentukan batas penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Jika batasnya menjadi Rp7,5 juta per bulan, pekerja dengan pendapatan hingga angka itu tidak dikenai PPh, sesuai penjelasan Iqbal. Ia menyebut selisih dari batas saat ini mencapai Rp3 juta.

Ruang tambahan itu, menurut Iqbal, dapat dipakai pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia memperkirakan belanja buruh akan ikut mengalir ke pedagang makanan dan toko pakaian, lalu menggerakkan pendapatan pelaku usaha kecil.

KSPI minta patokan upah tertinggi

Iqbal juga meminta pemerintah memakai upah minimum tertinggi di tingkat kabupaten atau kota sebagai patokan PTKP. Ia menyebut Bekasi dan Karawang memiliki upah minimum sekitar Rp5,9 juta per bulan. Menurutnya, penghitungan tidak seharusnya bertumpu pada rata-rata upah minimum nasional.

Dalam usulan alternatifnya, angka Rp5,9 juta menjadi batas minimum yang ia minta jika kenaikan ke Rp7,5 juta belum dapat diterapkan. Iqbal mengatakan KSPI dan Partai Buruh telah mengajukan usulan kenaikan itu sejak 2025, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.

Perbandingan dengan rata-rata upah minimum nasional juga menjadi bagian dari argumennya. Iqbal menyebut rata-rata upah minimum nasional 2026 sebesar Rp3,53 juta per bulan, sementara PTKP yang berlaku Rp4,5 juta. Ia menilai angka rata-rata belum mencerminkan kebutuhan pekerja di daerah dengan upah minimum lebih tinggi.

Dampak belanja pekerja ke ekonomi

Usulan tersebut menyangkut lebih dari pengurangan pajak yang dibayar pekerja. Iqbal menilai tambahan daya beli dapat mendorong konsumsi rumah tangga, menggerakkan usaha kecil, dan berpotensi menambah penerimaan negara dari pajak lain, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ia juga mengaitkan konsumsi yang lebih kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dampak itu bergantung pada keputusan pemerintah mengenai batas PTKP dan kebijakan perpajakan yang akan diterapkan.

Iqbal menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan telah menyampaikan analisisnya kepada Presiden. Pemerintah kini menjadi pihak yang menentukan apakah batas PTKP akan naik ke Rp7,5 juta, mengikuti patokan Rp5,9 juta, atau tetap pada ketentuan saat ini.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair