Senin, 16 November 2026 WIB
EKONOMI

KSPI Minta PTKP Naik, Selisih Rp3 Juta Disebut Bisa Dorong Belanja

KSPI Minta PTKP Naik, Selisih Rp3 Juta Disebut Bisa Dorong Belanja
KSPI Minta PTKP Naik, Selisih Rp3 Juta Disebut Bisa Dorong Belanja

JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan pada Senin (16/11/2026). Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai tambahan pendapatan yang bisa dibelanjakan pekerja akan menggerakkan konsumsi.

Usulan itu menyasar daya beli pekerja dan pendapatan usaha kecil. KSPI menyampaikan permintaan tersebut kepada Presiden sejak peringatan Hari Buruh Internasional pada 2025.

KSPI dorong kenaikan PTKP Rp7,5 juta

PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Dengan batas yang diusulkan naik, pekerja akan memiliki ruang pendapatan lebih besar untuk belanja, menurut Said.

Ia menggambarkan selisih antara batas saat ini dan usulan sebagai tambahan uang yang berpotensi masuk ke kegiatan ekonomi sehari-hari.

Belanja itu berputar.

“Kalau ada selisih Rp3 juta, buruh pasti belanja. Daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik. Ketika buruh belanja, tukang mi ayam, tukang bubur, pedagang pakaian, dan masyarakat kecil lainnya ikut mendapatkan pendapatan,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Said, kenaikan PTKP lebih tepat menjadi kebijakan jangka panjang untuk menjaga daya beli pekerja. Ia membandingkannya dengan insentif pajak sementara yang disiapkan pemerintah.

Perbedaan dengan insentif PPh Pasal 21

Pemerintah telah menyampaikan rencana memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Insentif itu direncanakan berlaku di seluruh sektor bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta.

Pemerintah juga tengah menghitung kemungkinan penyesuaian batas PTKP dengan mempertimbangkan tingkat inflasi. KSPI menyatakan mendukung rencana kajian tersebut.

Bagi pekerja, perbedaan kedua kebijakan itu terletak pada jangkauan waktunya. Insentif PPh Pasal 21 yang disebut pemerintah direncanakan untuk 2027, sedangkan usulan KSPI mengarah pada perubahan batas penghasilan tidak kena pajak sebagai kebijakan jangka panjang.

Said mengakui kenaikan PTKP berpotensi mengurangi penerimaan pajak penghasilan dari pekerja. Namun, ia menilai tambahan belanja masyarakat dapat mendorong penerimaan pajak dari aktivitas konsumsi sekaligus menggerakkan ekonomi.

KSPI juga usulkan penurunan PPN

Dampak yang diharapkan KSPI menjangkau usaha kecil dan sektor informal. Ketika pekerja membelanjakan pendapatan lebih besar, kata Said, pedagang makanan dan pakaian dapat ikut menerima pendapatan dari perputaran belanja tersebut.

Namun, perubahan PTKP berpotensi mengurangi pajak penghasilan yang dibayar pekerja. Usulan KSPI bertumpu pada harapan bahwa kegiatan konsumsi yang meningkat dapat memberi dorongan bagi kegiatan ekonomi dan penerimaan pajak dari konsumsi.

Di luar PTKP, Said meminta pemerintah mempertimbangkan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar daya beli masyarakat mendapat ruang lebih besar. Ia berharap usulan kenaikan PTKP masuk dalam reformasi perpajakan yang berorientasi pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada selisih Rp3 juta, buruh pasti belanja,” kata Said.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair