Selasa, 17 November 2026 WIB
EKONOMI

ASEAN Power Grid Buka Peluang Ekspor, Bahlil Siapkan Regulasi

ASEAN Power Grid Buka Peluang Ekspor, Bahlil Siapkan Regulasi
ASEAN Power Grid Buka Peluang Ekspor, Bahlil Siapkan Regulasi

JAKARTA — ASEAN Power Grid membuka peluang ekspor listrik dan investasi energi baru terbarukan bagi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkomitmen menuntaskan kesepakatan interkoneksi listrik kawasan, dengan penataan regulasi domestik sebagai persiapan.

Jaringan itu akan menghubungkan sistem ketenagalistrikan negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, peluangnya datang bersama satu pertanyaan besar: bagaimana memastikan perdagangan listrik lintas negara tidak mengurangi pasokan untuk kebutuhan dalam negeri?

ASEAN Power Grid dan peluang ekspor listrik

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bakhtiar menilai keterhubungan jaringan dapat membuka pasar ekspor listrik, menarik investasi baru, serta mempercepat pembangunan energi baru terbarukan (EBT), yakni energi dari sumber yang dapat diperbarui.

Bisman juga melihat kerja sama itu berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan energi regional. Namun, pembangunan pembangkit dan jaringan membutuhkan investasi besar. Karena itu, peluang ekspor perlu dibaca bersama biaya yang harus ditanggung untuk membangun infrastruktur.

Negara ASEAN yang memiliki surplus energi dan potensi EBT besar berpeluang memperoleh pendapatan dari ekspor. Negara dengan kebutuhan listrik tinggi tetapi potensi energi terbatas, seperti Singapura, dapat memperoleh pasokan listrik bersih.

Dampaknya bagi masyarakat Indonesia bergantung pada cara pemerintah mengatur pasokan dan biaya. Jika kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas, kerja sama dapat membuka pasar baru tanpa mengorbankan kecukupan listrik di dalam negeri. Namun, pembagian biaya pembangunan dan keuntungan perdagangan akan menentukan apakah manfaatnya juga dirasakan konsumen dan perusahaan lokal.

Regulasi ASEAN Power Grid perlu mengutamakan Indonesia

Bisman mendorong pembahasan khusus mengenai aturan ekspor dan impor listrik, perizinan, penetapan harga, serta pembagian keuntungan. Ia juga menilai skema investasi antara PLN, pemerintah melalui APBN, dan swasta perlu dibuat jelas.

“Tetapi penting harus ditegaskan dalam regulasi kalau pasokan listrik domestik tetap menjadi prioritas utama,” ujar Bisman. Ia mengingatkan, kejelasan pembagian investasi dapat mencegah persoalan di kemudian hari.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai ASEAN Power Grid menawarkan peluang strategis, tetapi membawa risiko ekonomi dan kedaulatan energi. Menurut dia, kerja sama harus berjalan dengan prinsip kesetaraan, bukan sekadar mengejar keterhubungan jaringan.

Negara dengan surplus listrik dan biaya produksi murah berpotensi meraih keuntungan besar. Sementara itu, negara yang bergantung pada impor bisa memperoleh listrik lebih murah, tetapi menghadapi risiko ketergantungan energi.

Sofyano mengingatkan Indonesia agar tidak menanggung biaya jaringan dan infrastruktur secara tidak seimbang ketika negara lain memperoleh keuntungan perdagangan yang lebih besar. Perbedaan harga energi, subsidi, dan kemampuan infrastruktur antarnegara, menurut dia, dapat membuat pembagian manfaat timpang.

Penataan regulasi mendahului interkoneksi

Bahlil menyampaikan komitmen penataan regulasi domestik dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila pada Oktober 2026. Pemerintah ingin memastikan Indonesia siap sebelum jaringan terhubung dan perdagangan listrik berjalan.

ASEAN Power Grid merupakan program kerja sama energi ASEAN di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026–2030. Rencana tersebut menghubungkan jaringan listrik negara-negara anggota. Bahlil sebelumnya menekankan bahwa kerja sama perlu memberi manfaat bagi Indonesia dan negara tetangga.

Sofyano meminta aturan tidak berhenti pada pembukaan perdagangan listrik lintas negara. Regulasi, menurut dia, perlu menjaga kebutuhan domestik sekaligus mencegah beban proyek beralih ke PLN atau mendorong kenaikan tarif masyarakat.

“Jangan sampai kerja sama justru menambah beban keuangan PLN atau menaikkan tarif masyarakat,” kata Sofyano.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair