JAKARTA — Dana Cadangan Pesangon wajib mulai disiapkan perusahaan paling lambat 28 Oktober 2027, setahun setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan. Aturan itu mengharuskan pengusaha mulai mencadangkan dana sejak hubungan kerja dengan pekerja tetap dimulai.
Skema ini menempatkan dana pesangon pada lembaga pemerintah yang akan ditunjuk. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) diharapkan tetap menerima haknya, sementara perusahaan mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut.
Dana dihitung sejak hubungan kerja
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan aturan ini dirancang untuk melindungi pekerja sejak sebelum bekerja hingga setelah hubungan kerja berakhir.
“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” ujar Indah dalam sosialisasi undang-undang pada Jumat (13/11).
Pasal 256 mengatur pengusaha mulai menyediakan dan memupuk dana ketika hubungan kerja terjadi. Perusahaan perlu memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak merekrut pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Indah menjelaskan, pengusaha harus menghitung kebutuhan dana sejak awal pekerja berstatus PKWTT, lalu menyetorkannya kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelolanya. Ketentuan teknis, termasuk besaran dana dan cara pencairan, masih akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Hak pekerja dan pengembalian sisa dana
Pasal 253 mewajibkan pengusaha menyediakan dana sebagai sumber pembayaran hak pekerja setelah PHK, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil. Pasal 254 menyebut dana berasal dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca perusahaan setiap tahun.
Dana itu ditempatkan pada lembaga pemerintah dan dicatat sebagai aset pekerja yang bersangkutan. Pengelolaannya harus memperhatikan kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keamanan, manfaat bagi pekerja, serta kepastian pengembalian jika dana berlebih. Dana pesangon juga dipisahkan dari aset lembaga pengelola.
Dampaknya terasa saat pekerja kehilangan pekerjaan: pembayaran pesangon tidak semata bergantung pada kemampuan perusahaan menyediakan uang ketika PHK terjadi. Pasal 257 mengatur lembaga pemerintah membayar dana kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha.
Jika dana yang dicadangkan kurang dari hak pekerja, perusahaan wajib membayar selisihnya. Jika ada kelebihan setelah hak dilunasi, sisanya kembali menjadi aset perusahaan.
Aturan juga mengatur pekerja yang mengundurkan diri atau mengakhiri hubungan kerja bukan karena PHK. Pasal 258 mewajibkan pengelola mengembalikan dana yang berasal dari aset pengusaha paling lama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja. Selama hubungan kerja masih berlangsung, perusahaan dilarang menarik dana itu.
Sanksi bagi perusahaan yang melanggar
Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban penyediaan dan pemupukan dana dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 298. Sanksinya bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Perusahaan memiliki waktu sampai Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana ke pengelola yang ditunjuk. Pemerintah masih perlu menerbitkan aturan teknis dan menetapkan lembaga pengelola sebelum mekanisme penyetoran berjalan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah