Kasus ini berpotensi memengaruhi proyek pusat data dan kecerdasan buatan di Indonesia. Jika pembatasan ekspor cip canggih AS meluas ke kawasan, perusahaan yang membangun infrastruktur komputasi dapat menghadapi pemeriksaan dan persyaratan lisensi yang lebih ketat.
Departemen Perdagangan AS tengah menyusun aturan yang akan memasukkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura ke daftar negara yang terkena pembatasan ekspor. Aturan itu mewajibkan pengekspor cip mutakhir, termasuk Nvidia Blackwell, mengantongi lisensi khusus. Pelanggan di China juga dilarang mengakses daya komputasi dari jarak jauh.
Taruhannya terasa pada proyek yang membutuhkan GPU dalam jumlah besar. Raia Grid di Purwakarta, Jawa Barat, dijadwalkan mulai merakit 140 hingga 150 GPU Nvidia pada Desember 2026. Proyek itu merupakan usaha patungan Arsari Group dan Indosat, tetapi perusahaan belum memberikan pembaruan tentang pengadaan perangkatnya.
Rencana lain berada di Batam. Firmus, perusahaan rintisan AI asal Australia, dan DayOne, operator pusat data Singapura, berencana membangun kampus Nvidia AI Factory berkapasitas 360 megawatt. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan diproyeksikan menerima hingga 170.000 GPU pada 2027 dan 2028.
Penjajakan investasi Nvidia senilai US$4,5 miliar di Batam juga masih berlangsung. Proyek-proyek di Jakarta, Jawa Barat, dan Batam berpotensi menghadapi pengawasan lebih ketat seiring pembahasan aturan AS dan penyelidikan Megaspeed.
Di tingkat regional, pemerintah Singapura dan AS membahas kasus ini dalam pertemuan tingkat tinggi di Washington pada Sabtu (14/11). Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia menyatakan bekerja sama erat dengan Singapura dan AS untuk memperketat pengawasan penyelundupan cip.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah