JAKARTA — Pusat data Indonesia membutuhkan syarat investasi yang konsisten agar investor bisa menghitung proyek dengan masa balik modal 10 sampai 20 tahun. Usulan term sheet nasional dapat menyatukan ketentuan listrik, air, insentif, dan stabilitas aturan.
Kebutuhan itu mendesak karena aturan di berbagai lokasi dapat berbeda, sementara proyek pusat data memerlukan modal besar. Perubahan kebijakan saat proyek berjalan berisiko mengubah hitungan bisnis, meski asumsi awal investor tidak meleset.
Investor perlu kepastian untuk pusat data Indonesia
Perkembangan di negara tetangga menunjukkan pemerintah dapat mengatur masuknya investasi pusat data dengan syarat yang jelas. Pada 10 November, kabinet Thailand menyetujui standar baru untuk pusat data.
Singapura menghentikan penambahan kapasitas pusat data pada 2019. Sejak 2022, pemerintahnya membagi kapasitas melalui seleksi. Seleksi kedua tahun ini menghasilkan alokasi sementara 200 megawatt.
Indonesia menghadapi persoalan berbeda. Proyek dengan masa balik modal 10 sampai 20 tahun dapat melewati dua sampai empat siklus pemerintahan lima tahunan. Setiap pergantian siklus berpotensi membawa aturan baru yang memengaruhi biaya atau kelayakan proyek.
Dampaknya terasa pada keputusan investasi. Investor perlu tahu sejak awal berapa biaya listrik dan air, fasilitas apa yang tersedia, serta berapa lama syarat itu berlaku. Tanpa kepastian tersebut, perubahan aturan dapat membuat proyeksi arus kas sulit dipakai untuk menilai proyek atau mencari pembiayaan.
Batam menunjukkan perbedaan syarat antarlokasi
Pemerintah mendorong Batam, Bintan, dan Karimun menjadi hub pusat data. Ketiga wilayah itu dinilai dekat dengan pihak yang membutuhkan layanan pusat data.
Pada 19 Oktober, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan meminta calon investor menyampaikan rencana lokasi agar pasokan energi bisa disiapkan. Jika investor membangun sebelum pasokan siap, mereka dapat menghadapi biaya untuk pusat data sekaligus infrastruktur listrik pendukung.
BP Batam mengumumkan pada 15 Oktober bahwa seluruh pengembang pusat data wajib membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan air laut sendiri agar kegiatan berjalan penuh. Ketentuan listrik dan air itu berlaku di tingkat lokasi, sementara insentif juga dihitung per proyek.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah