Perbandingan dengan Indonesia–Canada CEPA (ICA-CEPA) menunjukkan perbedaan rumusan. Pasal 21.4 ICA-CEPA menggunakan “should publish annually” untuk publikasi rencana regulasi. Untuk kewajiban menerbitkan daftar tahunan, IEU-CEPA memakai kata yang lebih tegas.
Ketidakpastian dapat mengubah rencana investasi
Bayangkan perusahaan manufaktur yang merencanakan pembelian mesin dan kebutuhan pengemasan untuk tahun berikutnya, sementara pemerintah sedang menyusun perubahan persyaratan pelabelan atau standar teknis produk. Tanpa gambaran arah dan jadwal aturan, perusahaan kesulitan menentukan kapan investasi dilakukan dan bagaimana menyesuaikan proses produksinya.
Dampaknya dapat berupa biaya pemantauan regulasi dan penyesuaian kepatuhan yang lebih besar, serta risiko perubahan rencana investasi. Perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas lebih sulit mengikuti perkembangan jika informasi tersebar di banyak tempat.
Regulatory Policy Outlook 2025 dari OECD menekankan pelibatan pemangku kepentingan sejak tahap awal, perencanaan konsultasi, dan keterbukaan informasi untuk mendukung kualitas regulasi. Bagi pelaku ekonomi, akses terhadap informasi itu membantu mereka mengantisipasi perubahan kebijakan dan mengambil keputusan dengan lebih siap.
Indonesia dapat mengembangkan program penyusunan regulasi menjadi Kalender Regulasi Nasional yang terbuka dan diperbarui secara berkala. Kalender itu dapat mencantumkan rencana PP, Perpres, dan Permen, kementerian pemrakarsa, tujuan pengaturan, serta perkiraan tahapan pembentukan.
Pelaku usaha dan masyarakat juga memerlukan pelacakan status rancangan, dari penyusunan dan konsultasi publik sampai harmonisasi dan penetapan. Jika jadwal berubah, pemerintah dapat menyertakan penjelasan; akses ke rancangan, jadwal konsultasi, ringkasan masukan publik, dan tindak lanjutnya akan membantu publik mengikuti proses.
Kanada memiliki Forward Regulatory Plans yang menyajikan rencana perubahan regulasi, kesempatan konsultasi, dan perkembangan proses. Di Indonesia, Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengakui hak masyarakat untuk memberi masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah