JAKARTA — Relaksasi impor tekstil dinilai ikut menekan industri dalam negeri, dengan ratusan pabrik disebut telah tutup dan pemutusan hubungan kerja masih berlangsung. Asosiasi tekstil meminta Presiden Prabowo menghentikan kebijakan yang mereka anggap menghambat pemulihan industri.
Desakan itu disampaikan sejumlah organisasi yang mewakili sektor pakaian jadi, serat, benang, kain, dan konsumen. Mereka menilai derasnya barang impor murah dapat menekan produsen lokal, sementara dampaknya juga berisiko terasa pada pekerjaan dan daya beli masyarakat.
Relaksasi impor tekstil dan tekanan harga
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan impor pakaian jadi legal maupun ilegal mengganggu produsen, terutama industri kecil dan menengah. Produk impor dengan harga sangat murah, menurut dia, membuat pelaku usaha lokal sulit bersaing.
IPKB sedang membicarakan penerapan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor dengan Kementerian Perindustrian. Safeguard adalah perlindungan perdagangan yang dapat digunakan untuk merespons tekanan impor terhadap industri domestik.
Nandi membandingkan harga pakaian jadi dan produk apparel di Cina dengan barang yang dijual di Indonesia. Ia mengatakan produk sejenis di Cina jauh lebih mahal daripada yang dipasarkan di Indonesia.
“Di sini (Indonesia), mereka menjual dengan harga sangat murah (dumping) karena tidak ada aturannya,” kata Nandi dalam keterangan tertulis pada 17 November.
Menurut Nandi, Cina menerapkan undang-undang yang mengatur praktik anti-predatory pricing sejak 1999. Ia juga menyebut hampir seluruh merek global yang dijual di negara itu merupakan produk buatan Cina.
“Di sini kami dikorbankan demi wisata belanja barang impor,” ungkap Nandi.
Pabrik tutup dan PHK di sektor hulu
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan relaksasi impor bahan baku belum menghentikan tekanan terhadap produsen serat, benang, dan kain. Ia menilai kebijakan itu ikut menjadi penyebab penutupan pabrik dan gelombang PHK.
Aqil menyebut pemerintah telah memberikan berbagai insentif yang disertai pelonggaran impor bahan baku. Namun, menurut dia, tren PHK di sektor produksi masih berlangsung. Ia mengatakan ratusan perusahaan telah gulung tikar.
“Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan tren PHK di sektor produksi serat, benang hingga kain masih terus berlangsung,” kata Aqil.
Pemerintah juga tengah mengkaji relaksasi impor pakaian jadi. Aqil memperingatkan langkah itu berisiko mengganggu upaya industri tekstil membangun keterhubungan dari sektor hulu hingga hilir, yakni dari pengolahan bahan sampai produk siap dijual.
Ia menegaskan APSyFI tidak menolak impor sepenuhnya. Asosiasi menginginkan impor berlangsung secara adil, baik dalam penentuan harga maupun prosedurnya.
“Masalahnya, rezim pro-impor ini selalu menghalangi upaya penerapan trade remedies baik anti-dumping maupun safeguard demi kebijakan relaksasi impor,” ungkap Aqil.
Harga impor dan pilihan konsumen
Aqil menilai kuota impor yang menggunakan pertimbangan teknis belum cukup mencegah praktik dumping di pasar domestik. Ketika harga barang impor berada di bawah ongkos produksi, produsen lokal terdorong mengikuti harga tersebut agar tetap menjual produknya.
“Maka wajar kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi, dan juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada pertek (peraturan teknis) karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang,” ujarnya.
Persaingan harga itu menempatkan konsumen dalam situasi yang tidak sederhana. Barang impor murah dapat menarik pembeli, tetapi tekanan berkepanjangan pada produsen domestik berisiko mengurangi pekerjaan. Kehilangan pendapatan pekerja, kata Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah, pada akhirnya dapat melemahkan kemampuan masyarakat untuk berbelanja.
“Jadi kami selalu mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri karena dibuat oleh pekerja asli Indonesia,” ucap Rudiansyah.
Rudiansyah mengatakan konsumen menginginkan pakaian yang harganya terjangkau dan kualitasnya baik. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memberi ruang lebih besar bagi produk lokal di gerai ritel modern agar merek dalam negeri lebih terlihat.
Ia mencontohkan Cina, Pakistan, India, Türki, dan Vietnam, yang menurutnya memberi ruang pajang bagi merek lokal tiga hingga empat kali lebih besar dibandingkan merek global. Rudiansyah menilai dukungan semacam itu memerlukan campur tangan pemerintah melalui regulasi.
YKTI menyebut beberapa merek lokal telah mampu bersaing dengan merek global dari segi harga dan kualitas. Namun, menurut organisasi itu, keberpihakan pengelola ritel terhadap produk lokal masih terbatas dan belum ditopang aturan khusus.
Di sisi lain, Rudiansyah menanggapi keluhan ritel mengenai konsumen yang berbelanja merek global di Malaysia atau Singapura. Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan pengetatan aturan barang bawaan, sementara asosiasi industri mendorong kebijakan yang melindungi produksi dan pekerjaan di dalam negeri.
Aqil juga mempertanyakan target pemerintah menaikkan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto menjadi 25%, ketika kontribusi industri tekstil dan produk tekstil masih di bawah 1%.
Menurut dia, penguatan industri dari hulu hingga hilir dapat menambah nilai produk, mendukung penerimaan pajak, menghemat devisa melalui substitusi impor, menghasilkan devisa ekspor, dan membuka lapangan kerja.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah