JAKARTA — Pemerintah Indonesia memantau kebijakan baru Amerika Serikat yang mewajibkan lisensi ekspor semikonduktor canggih ke Indonesia. Langkah Washington itu berpotensi mengganggu rantai pasok chip dan investasi pusat data di Tanah Air.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah akan mengkaji substansi kebijakan tersebut.
“Pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan pelaku industri dalam negeri untuk mengidentifikasi potensi dampak kebijakan terhadap rantai pasok dan pengembangan industri teknologi domestik Indonesia,” tulisnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/11).
Departemen Perdagangan AS mengumumkan aturan itu pada Senin (16/11). Perusahaan wajib mengantongi lisensi sebelum mengekspor, mengekspor ulang, atau mentransfer semikonduktor canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.
Washington menilai kelima negara itu punya risiko pengalihan teknologi yang lebih tinggi dari biasanya. Tujuannya mencegah perusahaan Cina mengakses teknologi komputasi canggih AS melalui data center di negara ketiga.
Kebijakan ini muncul setelah pengawasan terhadap dugaan pengalihan chip AI Nvidia ke Cina melalui Asia Tenggara meningkat. Nama Megaspeed, perusahaan komputasi awan berbasis di Singapura, ikut jadi sorotan karena diduga menyalurkan chip Nvidia ke pelanggan di Cina.
Di Indonesia, anak usaha Megaspeed International Indonesia sempat disebut diperiksa. Namun Kepolisian Indonesia menyatakan belum melakukan penggeledahan terkait kasus itu.
Mulai Berlaku 2027, Investor Diminta Bersabar
Aturan baru itu memberikan tenggat bagi data center di luar AS yang melayani perusahaan berkantor pusat di Cina. Mereka harus memperoleh lisensi ekspor AS paling lambat pertengahan Februari 2027 agar bisa terus beroperasi.
Perusahaan yang berkantor pusat di AS dikecualikan dari kewajiban ini.
Ketidakpastian jadi masalah utama. Penasihat perusahaan AI berbasis di Singapura, Matthias Hendrichs, mengatakan proyek baru bisa tertunda hingga berbulan-bulan akibat proses perizinan yang belum jelas.
“Masalah yang lebih besar dalam jangka pendek adalah ketidakpastian. Jika Anda tidak bisa memastikan kepada pemberi pinjaman kapan chip akan tiba, pembiayaan pun tertunda,” kata Hendrichs.
Ia menambahkan, perusahaan tidak akan mudah berkomitmen menginvestasikan ratusan juta dolar AS untuk membangun data center tanpa kepastian pasokan chip. “Itu sebabnya kami melihat penundaan di banyak proyek,” ujarnya.
Principal di perusahaan penasihat Meriwether yang berbasis di Singapura, Maxwell Abbott, menilai kebijakan itu bisa membuat Nvidia lebih berhati-hati memasok chip ke Asia Tenggara dalam jangka pendek. Dampaknya, investasi dan penjualan chip canggih ke operator data center regional berpotensi melambat.
Indonesia disebut lebih terekspos dibanding negara lain di kawasan. Sebab, investor sudah lebih dulu menyoroti kemampuan regulasi dan infrastruktur Indonesia untuk mendukung investasi besar jangka panjang.
Meski begitu, Abbott melihat dampak langsungnya bisa terbatas bila pemasok semikonduktor lain seperti Broadcom dan Intel mampu mengisi kekosongan pasokan. Washington juga diperkirakan memperketat pengawasan di Asia Tenggara lewat kerja sama dengan aparat penegak hukum regional.
Impor Cip RI Naik 21,8 Persen
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia mengimpor semikonduktor senilai US$ 3,3 miliar atau Rp 59,7 triliun pada Januari-Juli 2026. Angka itu dihitung dengan kurs Rp 18.100 per dolar AS. Nilainya naik 21,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan impor itu terjadi saat Indonesia sedang berupaya menjadi pusat data center regional. Pemerintah gencar menarik investasi untuk memenuhi kebutuhan komputasi awan dan layanan AI yang terus tumbuh.
Perusahaan data center dan penyedia layanan komputasi awan yang melayani pelanggan dari Cina diperkirakan menghadapi dampak paling besar. Mereka harus mengantongi lisensi AS atau kehilangan akses ke chip canggih.
Haryo menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjalankan perdagangan internasional yang transparan dan bertanggung jawab sesuai hukum internasional. “Kami akan memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait,” katanya.
Bagi pelaku industri dalam negeri, aturan ini berarti masa tunggu yang lebih panjang. Operator data center yang sudah terlanjur membeli chip Nvidia untuk ekspansi tahun depan kini harus memastikan apakah pengiriman mereka lolos syarat lisensi.
Pemerintah belum memutuskan langkah lanjutan. Koordinasi dengan otoritas terkait dan pelaku industri masih berjalan untuk memetakan dampak nyata di lapangan.
Yang jelas, tenggat Februari 2027 memberi waktu bagi Jakarta dan Washington untuk mencari titik temu. Namun bagi investor, ketidakpastian tetap jadi penghalang utama sebelum dana besar mengalir ke pusat data di Indonesia.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah