“Itu dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga,” kata Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11).
Trunoyudo menyebut sidang Listyo akan mengikuti mekanisme Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, tepatnya Pasal 42. Namun, ia belum mengungkap siapa yang akan memimpin sidang.
Slamet Uliandi masih dirawat
Sidang etik Irjen Slamet Uliandi belum bisa dijadwalkan. Isir menyebut yang bersangkutan masih menjalani perawatan, sehingga Polri harus menghormati hak asasi Slamet.
“Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan,” ucap Isir.
Di luar perkara etik, Polri mengembangkan kasus ini ke dugaan tindak pidana makar. Isir menyatakan perkara itu sudah naik ke tahap penyidikan dan ditangani tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Isir mengingatkan, Kapolri telah menyampaikan kepada Komisi III DPR bahwa pengguna akhir (end-user) penyadapan adalah seorang perwira tinggi Polri berinisial LSP. Ia tak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” kata Isir.
Belum ada tersangka makar
Kapolri Suyudi menegaskan belum ada tersangka dalam perkara makar tersebut. “Belum, belum [ada tersangka],” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).
Penyidik, kata Suyudi, masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. Mereka juga mendalami barang bukti elektronik yang telah diamankan, termasuk gawai. “Begitu juga alat bukti lain, ya, terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ujarnya.
Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026 kepada Kejaksaan Agung. Dalam SPDP itu, Listyo Sigit dan kawan-kawan dikenakan Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP 2023 yang mengatur soal makar, serta Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP 2023 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.
Dalam perkara pokoknya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP.
Dengan dipecatnya Eko, jumlah jenderal yang sudah menerima sanksi PTDH dalam perkara ini menjadi dua orang. Sementara dua lainnya, Listyo Sigit dan Slamet Uliandi, masih menunggu jadwal sidang etik masing-masing. Sidang Listyo Sigit pekan depan akan menjadi sorotan, mengingat posisinya sebagai eks Kapolri dan perwira tinggi yang disebut sebagai end-user penyadapan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah