JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan mengambil lahan yang dilarang aturan, termasuk merespons wacana penggunaan kawasan hutan kota Universitas Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan langsung pada Rabu (18/11), sehari setelah UI menjelaskan status lahan yang diusulkan Kementerian Sosial.
Penegasan ini penting bagi warga yang menanti pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya. Sebab, kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, tidak semua tanah yang diusulkan pemerintah daerah lolos seleksi.
“Jadi dipastikan enggak mungkin kita membangun di daerah-daerah yang katakanlah dilarang oleh aturan, oleh ketentuan,” kata Gus Ipul.
Ia menuturkan, setiap lahan harus melewati pemeriksaan berlapis sebelum dinyatakan layak. Persyaratannya bukan main-main.
Amdal sampai kemiringan tanah
Gus Ipul menyebut ada beberapa syarat wajib agar suatu lahan bisa dipakai, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), ketersediaan pasokan air, tingkat kerawanan bencana, hingga kemiringan tanah.
“Enggak mudah memenuhi syarat untuk bisa (membangun SR) karena satu amdalnya, kemudian pasokan airnya, kemudian tidak rawan bencana, kemiringan tanahnya, banyak sekali itu harus diplenokan dengan PU. Jadi enggak langsung bisa dibangun,” terangnya.
Penentuan lokasi pun tak berhenti di Kementerian Sosial. Kemensos bersama pemerintah daerah lebih dulu mengonsolidasikan lahan usulan, lalu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mengevaluasi kelayakannya.
“Setelah memenuhi syarat, baru kita pleno dengan PU. PU yang akan mengevaluasi atau menentukan apakah usulan yang diajukan itu memenuhi syarat atau enggak,” kata Gus Ipul.
Baru separuh lahan usulan lolos
Dari data yang ia paparkan, proses seleksi memang tidak mulus. Selama sekitar dua tahun, pemerintah mengumpulkan usulan dari daerah, dan hasilnya belum seluruhnya memenuhi syarat.
“Dari 360 (titik) yang diajukan, itu baru sekitar 50 persen yang memenuhi syarat, yang lain masih dalam proses. Enggak mudah itu. Dan ini sudah 2 tahun kita konsolidasi untuk memilih tanah usulan daerah yang dibangun Sekolah Rakyat,” beber Gus Ipul.
Artinya, sekitar setengah dari 360 titik usulan masih menggantung statusnya. Bagi daerah yang belum lolos, kepastian kapan Sekolah Rakyat berdiri masih harus menunggu hasil evaluasi.
Gus Ipul memastikan pembangunan akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga membuka diri terhadap kritik yang muncul.
“Saya terima kasih kepada kritik saran, tentu kita pastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat sesuai dengan aturan yang ada, tidak akan ada yang dilanggar, gitu. Dan apa yang kami lakukan sampai hari ini adalah bagian dari proses,” ujarnya.
UI sebut lahan bukan di hutan kota
Wacana lahan di kawasan UI muncul ke permukaan setelah Kementerian Sosial disebut mengusulkan area tersebut. UI angkat bicara pada Selasa (17/11).
Menurut UI, lahan yang diusulkan merupakan bagian dari kawasan kampus di sisi Jakarta, bukan berada di dalam kawasan hutan kota. UI menyatakan memiliki sejumlah lahan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pendidikan. Namun lokasi Sekolah Rakyat belum ditetapkan secara definitif dan masih perlu penilaian kesiapan serta kesesuaian lahan.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan pendidikan dan pelestarian lingkungan bisa berjalan bersama.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Erwin.
UI juga memastikan kawasan hutan kota tetap dijaga kelestariannya. Penentuan lokasi Sekolah Rakyat akan dikoordinasikan bersama Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sosial.
UI menjelaskan tanah yang dikelolanya merupakan tanah negara. Karena itu, pemanfaatannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat tetap dimungkinkan bila negara membutuhkan.
Bagi pembaca, kelanjutan urusan ini berpengaruh pada dua hal sekaligus: kepastian tempat belajar bagi anak-anak yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat, dan terjaganya ruang hijau di kawasan kampus. Keduanya kini menunggu hasil pleno bersama Kementerian PU, dengan 360 titik usulan daerah sebagai daftar tunggu yang harus diperiksa satu per satu.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah