NUSA DUA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang wajib beroperasi paling lambat Januari 2028.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara ASEAN yang lebih dulu menerapkan skema serupa. Jadi, bukan cuma soal target waktu, tapi juga cara agar perlindungan pemegang polis benar-benar efektif.
Menurut Kiki, sapaan akrab Friderica, program ini merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK akan bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaannya.
“Di Indonesia, misalnya, kami sedang mempersiapkan Program Penjaminan Polis yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mulai diterapkan paling lambat pada 2028,” ujarnya dalam pertemuan AIRM dan AIC di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11).
Belajar dari ASEAN
Kiki menyebut pengalaman negara-negara ASEAN yang telah memiliki program penjaminan polis menjadi referensi penting. Forum pembahasan khusus di kawasan dinilai bisa menjadi ruang tukar pengetahuan dan pengalaman praktis antarnegara. Harapannya, Indonesia bisa menyerap pelajaran tentang berbagai aspek penyelenggaraan, termasuk upaya memperkuat perlindungan pemegang polis.
Kolaborasi regional itu juga dinilai penting untuk mendorong industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, dan tangguh. Artinya, penjaminan polis bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem asuransi yang sehat.
LPS: Proteksi Penting untuk Kepercayaan
Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D Purba, menegaskan persiapan implementasi PPP terus dilakukan secara intensif bersama OJK dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, perlindungan terhadap pemegang polis menjadi faktor kunci untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi.
“Sebentar lagi Tahun 2027 Program Penjaminan Polis asuransi akan dimulai. Ini kami bersama-sama dengan OJK dan Kementerian Keuangan sangat intens menyiapkan ini karena kita percaya bahwa proteksi terhadap pemegang polis itu sesuatu yang sangat penting buat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik pada industri asuransi,” kata Ferdinan.
Dia menambahkan, sinergi antara regulator dan industri diperlukan agar pelaksanaan program bisa memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nasabah. Tanpa kerja sama itu, implementasi di lapangan berisiko tidak optimal.
Peran OJK dan Tantangan Data
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa PPP diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Program akan diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Tujuannya melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi gagal, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Ogi menegaskan, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan saat program mulai beroperasi. Kualitas persiapan sejak awal juga menentukan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian adalah penetapan kepesertaan yang tepat, ketersediaan data yang akurat, serta koordinasi yang baik antara OJK dan LPS.
PPP akan melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan. Agenda itu mencakup penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, hingga manajemen risiko. Dengan begitu, penjaminan polis bukan langkah tunggal, melainkan bagian dari rangkaian reformasi sektor keuangan.
Dampak bagi Pemegang Polis
Bagi masyarakat, kehadiran PPP diharapkan memberi rasa aman saat membeli produk asuransi. Selama ini, kekhawatiran utama nasabah adalah apa yang terjadi jika perusahaan asuransi bangkrut. Dengan adanya penjaminan, risiko kehilangan uang premi atau manfaat polis bisa ditekan.
Namun, program ini baru akan beroperasi paling cepat 2027 menurut LPS, atau paling lambat Januari 2028 sesuai amanat undang-undang.
Persiapan yang matang menjadi kunci. OJK dan LPS perlu memastikan data peserta akurat dan koordinasi berjalan lancar. Tanpa itu, perlindungan yang dijanjikan bisa sulit direalisasikan. Industri asuransi pun dituntut berbenah, terutama dalam tata kelola dan manajemen risiko, agar tidak bergantung sepenuhnya pada skema penjaminan.
Friderica berharap forum ASEAN dapat mempercepat pembelajaran Indonesia. “Kami menyadari bahwa beberapa negara ASEAN telah memiliki pengalaman berharga dalam bidang ini,” ujarnya. Kolaborasi regional diharapkan tidak berhenti di diskusi, tetapi berlanjut ke implementasi nyata di tanah air.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah