NUSA DUA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang wajib beroperasi paling lambat Januari 2028.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara ASEAN yang lebih dulu menerapkan skema serupa. Jadi, bukan cuma soal target waktu, tapi juga cara agar perlindungan pemegang polis benar-benar efektif.
Menurut Kiki, sapaan akrab Friderica, program ini merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK akan bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaannya.
“Di Indonesia, misalnya, kami sedang mempersiapkan Program Penjaminan Polis yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mulai diterapkan paling lambat pada 2028,” ujarnya dalam pertemuan AIRM dan AIC di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11).
Belajar dari ASEAN
Kiki menyebut pengalaman negara-negara ASEAN yang telah memiliki program penjaminan polis menjadi referensi penting. Forum pembahasan khusus di kawasan dinilai bisa menjadi ruang tukar pengetahuan dan pengalaman praktis antarnegara. Harapannya, Indonesia bisa menyerap pelajaran tentang berbagai aspek penyelenggaraan, termasuk upaya memperkuat perlindungan pemegang polis.
Kolaborasi regional itu juga dinilai penting untuk mendorong industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, dan tangguh. Artinya, penjaminan polis bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem asuransi yang sehat.
LPS: Proteksi Penting untuk Kepercayaan
Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D Purba, menegaskan persiapan implementasi PPP terus dilakukan secara intensif bersama OJK dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, perlindungan terhadap pemegang polis menjadi faktor kunci untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi.
“Sebentar lagi Tahun 2027 Program Penjaminan Polis asuransi akan dimulai. Ini kami bersama-sama dengan OJK dan Kementerian Keuangan sangat intens menyiapkan ini karena kita percaya bahwa proteksi terhadap pemegang polis itu sesuatu yang sangat penting buat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik pada industri asuransi,” kata Ferdinan.
Dia menambahkan, sinergi antara regulator dan industri diperlukan agar pelaksanaan program bisa memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nasabah. Tanpa kerja sama itu, implementasi di lapangan berisiko tidak optimal.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah