Peran OJK dan Tantangan Data
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa PPP diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Program akan diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Tujuannya melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi gagal, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Ogi menegaskan, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan saat program mulai beroperasi. Kualitas persiapan sejak awal juga menentukan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian adalah penetapan kepesertaan yang tepat, ketersediaan data yang akurat, serta koordinasi yang baik antara OJK dan LPS.
PPP akan melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan. Agenda itu mencakup penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, hingga manajemen risiko. Dengan begitu, penjaminan polis bukan langkah tunggal, melainkan bagian dari rangkaian reformasi sektor keuangan.
Dampak bagi Pemegang Polis
Bagi masyarakat, kehadiran PPP diharapkan memberi rasa aman saat membeli produk asuransi. Selama ini, kekhawatiran utama nasabah adalah apa yang terjadi jika perusahaan asuransi bangkrut. Dengan adanya penjaminan, risiko kehilangan uang premi atau manfaat polis bisa ditekan.
Namun, program ini baru akan beroperasi paling cepat 2027 menurut LPS, atau paling lambat Januari 2028 sesuai amanat undang-undang.
Persiapan yang matang menjadi kunci. OJK dan LPS perlu memastikan data peserta akurat dan koordinasi berjalan lancar. Tanpa itu, perlindungan yang dijanjikan bisa sulit direalisasikan. Industri asuransi pun dituntut berbenah, terutama dalam tata kelola dan manajemen risiko, agar tidak bergantung sepenuhnya pada skema penjaminan.
Friderica berharap forum ASEAN dapat mempercepat pembelajaran Indonesia. “Kami menyadari bahwa beberapa negara ASEAN telah memiliki pengalaman berharga dalam bidang ini,” ujarnya. Kolaborasi regional diharapkan tidak berhenti di diskusi, tetapi berlanjut ke implementasi nyata di tanah air.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah