Rabu, 18 November 2026 WIB
EKONOMI

Pedagang Vape Legal Diusir gegara Fatwa MUI

Pedagang vape legal di depan toko yang terancam diusir akibat fatwa MUI
Pedagang vape legal menghadapi penolakan perpanjangan sewa toko hingga ancaman pengusiran

Tekanan terhadap industri, ujarnya, langsung berdampak ke penghidupan pekerja dan keluarga. “Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah,” kata Enggar.

Dalam konferensi pers industri vape nasional, lima asosiasi menandatangani pakta integritas. Kelimanya adalah APVI, ARVINDO, Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), APVINDO, dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Mereka berkomitmen membantu pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah penyalahgunaan vape. Asosiasi juga meminta pemerintah tetap menindak pelanggaran yang menyasar anak dan peredaran narkotika, tanpa ikut mematikan usaha legal beserta pekerjanya.

Serapan kerja dan penerimaan negara

Angka industri menggambarkan besarnya taruhan di balik polemik ini. Asosiasi memperkirakan sektor rokok elektrik menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, langsung maupun tidak langsung. Sekitar satu juta orang disebut bergantung pada aktivitas industri ini, termasuk keluarga pekerja.

Data Kementerian Perindustrian dan asosiasi menunjukkan Indonesia punya lebih dari 7.000 pelaku usaha rokok elektronik, dari produsen sampai toko ritel. Industri ini mencatat investasi Rp31 triliun, menyumbang penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada 2025, dan membukukan nilai ekspor sekitar US$518 juta.

Bagi peritel, penolakan sewa toko bukan sekadar urusan lapak. Toko yang harus tutup berarti setoran modal bangunan, stok, dan izin usaha ikut hangus. Pekerja di toko pun kehilangan pemasukan harian. Karena itu, asosiasi meminta pemerintah membedakan pedagang legal dari oknum yang menyalahgunakan vape.

Polemik ini berawal dari Fatwa MUI No. 131 Tahun 2026 yang menyatakan vape haram. Wacana pelarangan total vape menyusul setelahnya, membuat pelaku industri legal waswas. Kelima asosiasi meminta pemerintah memberi perlindungan kepada usaha yang taat aturan.

“Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya,” kata Budiyanto.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair