JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut 779.150 pekerja disabilitas masih bekerja di sektor informal. Angka itu setara 66,48 persen dari total pekerja disabilitas yang mencapai 1.173.066 orang berdasarkan data Sakernas Agustus 2025.
Artinya, hanya 393.916 pekerja disabilitas atau 33,58 persen yang terserap di sektor formal. Kesenjangan itu jadi sorotan karena sebagian besar pekerja disabilitas belum punya hubungan kerja yang pasti.
“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya, Rabu (17/11).
Pernyataan itu disampaikan Cris saat kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11).
Kuota 1 Persen dan 2 Persen Belum Terpenuhi
Menurut Cris, rendahnya penyerapan pekerja disabilitas di sektor formal berkaitan dengan belum optimalnya pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas. Aturan soal kuota itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2 persen.
Yang perlu digarisbawahi, kata Cris, masalahnya bukan kemampuan penyandang disabilitas. Ada sejumlah kendala yang membuat kuota sulit terisi.
Kendala itu antara lain kompetensi pencari kerja belum sesuai kebutuhan industri, kesiapan keterampilan dan sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, hingga stigma di lingkungan kerja.
Pelatihan Vokasi dan BKK di SLB Diperluas
Untuk menutup kesenjangan itu, Kemnaker memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Salah satunya lewat perluasan LPK inklusi.
Kemnaker juga memberi afirmasi kuota peserta disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Di sisi lain, Bursa Kerja Khusus (BKK) dikembangkan di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta LPK. Tujuannya memperkuat akses informasi dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah juga memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Cris meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri. Keterampilan digital dan soft skill perlu diperkuat, disertai pendampingan atau job coaching sejak sebelum hingga setelah penempatan kerja.
“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tuturnya.
Lewat kegiatan tersebut, Kemnaker mendorong pemetaan kompetensi pencari kerja penyandang disabilitas serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan. Langkah ini diharapkan menaikkan kesiapan mereka bersaing di pasar kerja formal.
Bagi pencari kerja disabilitas, angka 66,48 persen itu menunjukkan peluang di jalur formal masih sempit. BKK di SLB dan SMK menjadi pintu yang bisa dimanfaatkan untuk tahu lowongan mana yang membuka kuota.
Bagi perusahaan, kuota 1 persen itu bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja. Pemenuhannya butuh penyesuaian sejak proses rekrutmen, mulai dari iklan lowongan sampai akomodasi di tempat kerja.
Langkah berikutnya ada di ujung pelatihan. Kemnaker menyiapkan peserta disabilitas masuk ke jalur sertifikasi dan pemagangan, sementara BKK dan LPK inklusi memasok kandidat sesuai kebutuhan industri.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah