Karena itu, penegasan Gus Ipul bukan sekadar soal batas tanah. Ia ingin memastikan program pendidikan tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi lingkungan. Bila benar lahan yang dipakai adalah tanah UI dan bukan hutan kota, maka dua kepentingan itu bisa berdampingan.
Pernyataan itu juga memberi kepastian bagi warga sekitar yang sempat khawatir kawasan hijau di dekat tempat tinggal mereka bakal berkurang. Ketidakpastian soal lokasi, dalam kasus seperti ini, biasanya lebih meresahkan daripada keputusan akhirnya.
Yang masih menunggu kejelasan
Sejauh ini yang ditegaskan adalah batas lahan: 8 hektare di tanah UI, berimpitan dengan hutan kota, bukan di dalam hutan kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menolak pengalihan fungsi kawasan hutan. Sikap itu belum berubah, dan pertemuan dengan Mensos tampaknya jadi jalan untuk menyamakan pemahaman soal batas lahan.
Publikasi tentang Sekolah Rakyat sendiri sudah berjalan setahun terakhir, termasuk soal pemanfaatan teknologi karya anak bangsa di ruang kelas. Program ini menjadi salah satu prioritas kementerian yang dipimpin Gus Ipul, sehingga lokasinya di Jakarta dianggap penting sebagai contoh.
Yang belum tuntas tentu soal teknis. Bagaimana batas lahan ditetapkan di lapangan, apakah ada kajian lingkungan, dan bagaimana UI sebagai pemilik tanah menempatkan pembangunan itu di area yang tidak mengganggu fungsi hutan kota. Semua itu belum diuraikan.
Untuk sementara, yang bisa dipegang adalah kalimat Gus Ipul sendiri. Hutan kotanya tetap hutan kota, dan tanahnya UI di sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota.
“Jadi hutan kotanya itu tetap hutan kota,” ujarnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah