Kamis, 19 November 2026 WIB
NASIONAL

Aktivasi IKD di Kayong Utara Sasar PPPK hingga TNI dan Polri

Setelah PPPK, Giliran Berikutnya Anggota TNI dan Polri
Setelah PPPK, Giliran Berikutnya Anggota TNI dan Polri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, menggelar layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi peserta orientasi PPPK pada 7–20 Oktober 2026. Petugas juga mendatangi personel kepolisian dan TNI dalam kegiatan terpisah pada Oktober.

Di Polres Kayong Utara, pelayanan berlangsung pada 13–14 Oktober. Sementara itu, anggota Koramil 1203-02/Sukadana mendapat layanan pada 15 Oktober, menurut keterangan Disdukcapil setempat.

Layanan saat orientasi PPPK

Pelayanan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dilakukan di Pendopo Bupati Kayong Utara, bersamaan dengan kegiatan orientasi. Disdukcapil bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Kepala Disdukcapil Kayong Utara Aslinda menjelaskan, petugas mendatangi para peserta orientasi PPPK secara langsung agar mereka dapat mengurus aktivasi di lokasi kegiatan tanpa perlu menyisihkan kunjungan khusus ke kantor dinas. Pemerintah daerah menyebut cara ini juga mendukung penggunaan administrasi kependudukan digital di lingkungan aparatur.

Pada awal Oktober, dinas telah menyampaikan rencana memperluas layanan kepada anggota TNI dan Polri. Keterangan kegiatan berikutnya menunjukkan layanan bagi kedua kelompok tersebut kemudian dilaksanakan di lokasi masing-masing.

Aktivasi untuk dukung layanan sosial

Menurut Disdukcapil, petugas membantu personel Polres mengunduh aplikasi, mengisi data, dan menjalani verifikasi. Personel membawa KTP elektronik serta ponsel pintar; setelah menerima kode aktivasi, mereka membuat PIN untuk akun IKD.

Disdukcapil menyatakan akun aktif dan tervalidasi diperlukan bagi personel yang akan menjalankan tugas sebagai agen perlindungan sosial. Aktivasi di Koramil Sukadana juga dikaitkan dengan persiapan peran tersebut.

Pemerintah kabupaten menjelaskan bahwa peran kepolisian di lapangan mencakup bantuan pendataan dan pendaftaran warga. Penentuan kelayakan penerima bantuan tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Cara Melaporkan Penipuan Online dan Hoaks 2026: Cek Rekening, OJK 157