Kamis, 19 November 2026 WIB
NASIONAL

Sekjen Kemendagri Minta Anggaran Daerah Fokus ke Lapangan Kerja

Sekjen Kemendagri Minta Anggaran Daerah Fokus ke Lapangan Kerja
Sekjen Kemendagri Minta Anggaran Daerah Fokus ke Lapangan Kerja

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengarahkan belanja ke program yang langsung terasa bagi warga, terutama penciptaan lapangan kerja, pangan murah, serta layanan kesehatan dan pendidikan.

Arahan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dampaknya langsung ke kantong daerah. Alokasi anggaran yang selama ini habis untuk kegiatan seremonial atau program tanpa hasil jelas diminta dipangkas, lalu dialihkan ke kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ,” kata Tomsi di hadapan para sekretaris daerah.

Rakernas tahun ini mengangkat tema penguatan kapasitas fiskal daerah melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

PAD masih lemah, BUMD tak cocok potensi

Tomsi menyoroti kapasitas fiskal sebagian besar daerah yang masih lemah. Ia menilai pemerintah daerah belum bekerja optimal dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu celah yang ia sebut adalah Badan Usaha Milik Daerah yang tidak nyambung dengan karakteristik wilayahnya. Daerah pertanian tak punya BUMD pertanian. Daerah perikanan juga tak memiliki BUMD yang menggarap hasil laut.

“Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana,” terangnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengelola aset berdasarkan potensi dan target yang realistis. Pengembangan BUMD disebutnya harus mengikuti apa yang benar-benar ada di daerah, bukan sekadar meniru daerah lain.

Bagi warga, persoalan ini bukan urusan elite birokrasi. Bila PAD lemah, daerah bergantung pada transfer pusat dan ruang fiskal untuk memperbaiki jalan, sekolah, puskesmas, atau pasar jadi sempit.

Belanja bukan cuma soal serapan

Tomsi menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah. Para sekretaris daerah diminta mengevaluasi program secara cermat, memastikan tiap kegiatan punya tujuan jelas, alokasi sesuai kebutuhan, dan dampak terukur.

Program yang tidak memberi manfaat langsung ke masyarakat, baik dari sisi keluaran maupun hasil, diminta dicoret atau diganti.

Ia juga mengubah cara mengukur keberhasilan belanja daerah. Selama ini, ukuran utama adalah seberapa besar persentase serapan anggaran. Cara pandang itu menurutnya sudah tidak cukup.

“Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya,” ungkap Tomsi.

Ia menyebut langkah berikutnya adalah mengurangi belanja tidak produktif dan mengevaluasi kinerja anggaran secara berkala.

Rapor kepala daerah sedang disusun

Kemendagri tengah menyiapkan rapor kepala daerah sebagai instrumen menilai kinerja pemerintah daerah. Indikator yang jadi perhatian mencakup angka kemiskinan, pengangguran, tengkes atau stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Tomsi, penyusunan rapor itu masih berjalan. Inspektorat akan terlibat membuat evaluasi daerah.

“Tolong ini juga supaya teman-teman anggarannya fokus ke sana, gitu loh. Jangan terbuang kepada hal-hal yang sia-sia,” pungkasnya.

Rakernas itu juga dihadiri Ketua Umum Forsesdasi Sri Wahyuni, Wakil Ketua Umum Forsesdasi Adhy Karyono, serta para sekretaris daerah atau perwakilannya dari berbagai wilayah Indonesia. Evaluasi program dan penyusunan rapor daerah menjadi pekerjaan rumah yang menanti selepas forum ini.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Cara Melaporkan Penipuan Online dan Hoaks 2026: Cek Rekening, OJK 157