JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengarahkan belanja ke program yang langsung terasa bagi warga, terutama penciptaan lapangan kerja, pangan murah, serta layanan kesehatan dan pendidikan.
Arahan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dampaknya langsung ke kantong daerah. Alokasi anggaran yang selama ini habis untuk kegiatan seremonial atau program tanpa hasil jelas diminta dipangkas, lalu dialihkan ke kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ,” kata Tomsi di hadapan para sekretaris daerah.
Rakernas tahun ini mengangkat tema penguatan kapasitas fiskal daerah melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.
PAD masih lemah, BUMD tak cocok potensi
Tomsi menyoroti kapasitas fiskal sebagian besar daerah yang masih lemah. Ia menilai pemerintah daerah belum bekerja optimal dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah.
Salah satu celah yang ia sebut adalah Badan Usaha Milik Daerah yang tidak nyambung dengan karakteristik wilayahnya. Daerah pertanian tak punya BUMD pertanian. Daerah perikanan juga tak memiliki BUMD yang menggarap hasil laut.
“Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana,” terangnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengelola aset berdasarkan potensi dan target yang realistis. Pengembangan BUMD disebutnya harus mengikuti apa yang benar-benar ada di daerah, bukan sekadar meniru daerah lain.
Bagi warga, persoalan ini bukan urusan elite birokrasi. Bila PAD lemah, daerah bergantung pada transfer pusat dan ruang fiskal untuk memperbaiki jalan, sekolah, puskesmas, atau pasar jadi sempit.
Belanja bukan cuma soal serapan
Tomsi menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah. Para sekretaris daerah diminta mengevaluasi program secara cermat, memastikan tiap kegiatan punya tujuan jelas, alokasi sesuai kebutuhan, dan dampak terukur.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah