JAKARTA — Google telah menghapus 27.516 kanal YouTube yang diduga terlibat operasi pengaruh terkoordinasi pro-pemerintah Indonesia sejak akhir 2021 hingga kuartal III 2026. Angka itu menempatkan Indonesia di posisi ketiga dunia, terbanyak setelah Cina dan Rusia.
Data tersebut berasal dari analisis Drone Emprit atas buletin Google soal operasi pengaruh terkoordinasi pada periode kuartal IV 2021 sampai kuartal III 2026. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, merilis laporan itu pada Rabu (18/11).
Yang paling mencolok terjadi pada kuartal III 2026. Sepanjang Juli–September 2026, Google menghapus 19.372 kanal YouTube terkoordinasi di Indonesia, atau 47 persen dari seluruh kanal yang dihapus Google di dunia pada periode yang sama.
Rinciannya: 6.888 kanal dihapus pada Juli, melonjak menjadi 10.134 kanal pada Agustus, lalu turun ke 2.350 kanal pada September. Agustus menjadi bulan terburuk.
Puncak penghapusan pada Agustus 2026
Menurut Ismail Fahmi, lonjakan Agustus itu sekaligus menjadi penghapusan kanal YouTube terbesar oleh Google pada periode yang sama, mengalahkan Cina dan Rusia.
Google menyebut kanal-kanal tersebut menyebarkan narasi atau kampanye yang mendukung pemerintah Indonesia, dan sebagian menyerang para pengkritik pemerintah. Namun Google tidak menyatakan secara tegas bahwa arah narasi itulah alasan penghapusan.
“Puncaknya terjadi pada Agustus 2026, ketika 10.134 kanal dihapus dalam satu bulan. Menurut deskripsi Google, jaringan-jaringan besar ini membawa narasi yang mendukung pemerintah, dan salah satunya juga menyerang para pengkritik pemerintah,” kata Fahmi dalam laporannya.
Penghapusan tidak hanya menyasar kanal YouTube. Google juga menindak blog Blogger dan iklan yang diduga bagian dari operasi serupa.
Pola operasi bergeser ke politik dalam negeri
Fahmi menilai data global ini menunjukkan pergeseran pola. Operasi pengaruh terkoordinasi kini makin berskala industri, dengan fokus berpindah dari geopolitik antarnegara ke politik dalam negeri.
Atribusi negara asal kanal pun makin kabur. Sejak 2021 hingga kuartal III 2026, ada 5.265 kanal yang ditutup tanpa keterangan negara asal.
Google mencatat 1.428 kanal yang dihapus berasal dari 21 jaringan tanpa atribusi negara, tetapi memakai Bahasa Indonesia. Arah narasinya lebih beragam, meski sebagian besar tetap dilabeli pro-pemerintah. Drone Emprit juga mencatat 209 kanal yang dinilai kritis terhadap pemerintah ikut terkena penghapusan.
Kriteria penghapusan jadi sorotan
Ismail Fahmi menyoroti tidak adanya kriteria jelas soal kanal yang dianggap terindikasi pro-pemerintah. Transparansi itu, katanya, penting agar peneliti dan masyarakat bisa membedakan operasi terkoordinasi dari ekspresi politik yang sah.
Google hanya menyebut jumlah kanal yang dihapus, label coordinated influence operations, negara asal, bahasa, dan arah narasi. Google tidak merinci aktivitas yang ditemukan, bukti yang dikumpulkan, kebijakan yang dilanggar, daftar nama kanal, contoh konten, sampai ruang keberatan bagi pemilik kanal.
“Masalahnya, publik tidak bisa memverifikasi penilaian tersebut. Google tidak merilis daftar kanal, contoh konten, indikator perilaku, atau ambang batas yang dipakai untuk menyebut sebuah jaringan sebagai operasi pengaruh,” kata Fahmi.
Dalam kebijakan umumnya, YouTube melarang konten, metadata, atau perilaku yang dirancang memanfaatkan komunitasnya, termasuk lewat jaringan kanal terkoordinasi. YouTube juga bekerja sama dengan Threat Analysis Group Google untuk mengidentifikasi pelaku operasi pengaruh dan menghapus kanal serta akunnya.
Tanpa penjelasan lebih rinci, Fahmi menilai laporan Google perlu dibaca sebagai klaim satu pihak yang belum bisa diuji.
Dampak bagi pengguna dan kreator YouTube Indonesia
Bagi pengguna YouTube di Indonesia, temuan ini menjelaskan kenapa kanal yang tiba-tiba hilang kadang sulit dilacak jejaknya. Tidak ada daftar resmi yang bisa dicek publik, sehingga sulit membedakan kanal yang benar-benar melanggar dari kanal yang sekadar berpendapat.
Bagi kreator, risikonya lebih langsung. Kanal yang dinilai bagian dari jaringan terkoordinasi bisa dihapus tanpa penjelasan rinci soal bukti dan ambang batas penilaian. Kreator yang bekerja sendiri dan tanpa afiliasi politik pun tidak punya panduan jelas soal apa yang membuat sebuah kanal dianggap terkoordinasi.
Bagi pembaca arus informasi, angka 19.372 kanal dalam satu kuartal menunjukkan skala narasi yang beredar di platform jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan. Narasi yang tampak seperti suara publik bisa jadi berasal dari jaringan kanal yang dikelola terpusat.
Komdigi menyebut masih berkoordinasi secara internal maupun dengan pihak Google soal laporan penghapusan kanal YouTube ini.
Fahmi menyebut buletin Google pada kuartal IV 2026 akan menjadi tolok ukur: apakah pemerintah berhasil membongkar jaringan-jaringan operasi terkoordinasi, atau operasi yang sama masih berlanjut. Angka 27.516 kanal yang menumpuk dalam lima tahun memberi tekanan pada uji berikutnya.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah