Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) November 2026 sudah mulai berjalan, Kamis 19 November 2026. Kabar itu datang bersamaan dengan aksi protes warga Jakarta soal data penerima bantuan sosial yang mereka nilai tidak akurat.
Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Mereka memprotes pendataan kesejahteraan dan klasifikasi desil yang dianggap memotong akses masyarakat ke bansos.
Salah satu orator KWJK, Dea Melrisa Agnesia, mengatakan pihaknya telah menghimpun hampir 3.000 data warga dari sekitar 49 kelurahan yang dirugikan akibat salah desil. Kajian mereka sebelumnya mencatat 2.243 warga di 49 kelurahan.
Dari jumlah itu, sekitar 9 persen disebut tak masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) DKI Jakarta. Temuan tersebar di 13 kelurahan, antara lain Ceger, Cililitan, Duri Kosambi, Gedong, Kali Baru, Lubang Buaya, Kebon Pala, Pejagalan, Penggilingan, Penjaringan, Pluit, Tengah, dan Tomang.
Protes ini menyoroti satu titik rawan: data penerima. Selama data tak diperbaiki, bantuan bisa salah sasaran meski jadwal pencairan sudah diumumkan.
Pemerintah sendiri sedang membenahi tata kelolanya lewat digitalisasi perlindungan sosial. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut DTSEN harus jadi rujukan utama yang diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.
Proses bisnis pengajuan bansos juga dipangkas dari tujuh tahap menjadi tiga tahap. “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” tegas Rini dalam keterangannya.
Di sisi penyaluran, Banyuwangi, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi uji coba skema Government to Person (G2P). Lewat skema ini, pemerintah mentransfer bantuan langsung ke rekening bank milik penerima.
Uji coba tahap awal melibatkan sekitar 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Glagah. Program yang diuji adalah PKH dan bantuan sembako triwulan IV 2026.
Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital pada Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Rahmat Danu Andika menjelaskan mekanisme ini dibuat untuk menyederhanakan penyaluran. Penerima cukup mendaftarkan satu rekening bank yang sudah mereka miliki.
Selama ini, kata Andika, bansos dari Kementerian Sosial umumnya disalurkan lewat rekening kolektif. Pemerintah membuatkan rekening lebih dulu sebelum bantuan bisa cair. Skema baru memangkas langkah itu.
Bagi penerima, perubahan ini berarti bantuan bisa masuk lebih cepat ke rekening pribadi tanpa menunggu pembukaan rekening bersama. Namun perbaikan data tetap jadi kunci agar transfer tidak salah alamat.
Penerima PKH November 2026 yang ingin memastikan statusnya bisa mengecek langsung ke kanal resmi Kementerian Sosial. Aplikasi dan situs cekbansos.kemensos.go.id memakai NIK KTP untuk menelusuri apakah nama sudah terdaftar sebagai penerima.
Angka 9 persen warga tak terdata di DTSEN DKI Jakarta itu yang membuat aksi di Salemba berlangsung panas.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah