Kamis, 19 November 2026 WIB
NASIONAL

Timah Ilegal Ditutup, Kinerja Timah Meledak 55 Persen

Timah Ilegal Ditutup, Kinerja Timah Meledak 55 Persen
Timah Ilegal Ditutup, Kinerja Timah Meledak 55 Persen

SUNGAILIAT — Penertiban tambang timah ilegal di Bangka Belitung mulai menunjukkan hasil nyata. Produksi bijih timah PT Timah (Persero) Tbk melonjak 55 persen menjadi 18.893 ton Sn pada sembilan bulan pertama 2026.

Angka itu sudah melampaui total produksi sepanjang tahun 2025 yang sebesar 18.635 ton. Artinya, dalam sembilan bulan tahun ini, PT Timah bekerja lebih banyak daripada satu tahun penuh sebelumnya.

Lonjakan ini tak lepas dari perintah Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2025. Dia meminta penindakan terhadap sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung.

Perintah itu dieksekusi di darat dan di laut. Celah penyelundupan ditutup, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah diamankan.

Tambang laut jadi penyumbang terbesar

Dari total produksi, penambangan laut menyumbang paling banyak. Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) menghasilkan 11.288 ton.

Tambang darat menyumbang 7.255 ton, dengan Pulau Belitung sebagai motor utamanya.

Bagi warga Bangka Belitung, perubahan ini terasa di dua sisi. Bertahun-tahun kekayaan timah bocor ke jalur gelap dan hanya menyisakan kerusakan lingkungan tanpa kesejahteraan.

Kini negara hadir lewat ketegasan di lapangan. Penutupan jalur penyelundupan memulihkan tata kelola pertimahan nasional, sekaligus menjaga pemasukan daerah dan negara dari sektor yang selama ini rawan bocor.

Dampaknya juga menyentuh pasar. Penertiban tambang ilegal berimplikasi pada laba hingga harga saham TINS, emiten PT Timah di Bursa Efek Indonesia.

Hilirisasi ikut bergerak

Kabar baik tak berhenti di produksi hulu. Perusahaan-perusahaan pengolahan timah di dalam negeri mulai memperkuat kemitraan untuk hilirisasi, yaitu pengolahan timah sebelum dijual ke pasar.

Langkah ini penting agar nilai tambah timah tak hilang ke luar negeri. Penyelundupan selama ini membuat negara kehilangan peluang mengolah dan menjual produk jadi.

Pengawasan laut menjadi kunci. Karena itu, penutupan jalur penyelundupan di perairan Bangka Belitung berdampak langsung pada pendapatan negara, bukan hanya pada volume produksi PT Timah.

Kontroversi di lapangan

Di sisi lain, penertiban tak selalu mulus. Kericuhan sempat pecah di area PT Timah. Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus mantan Komisaris Utama PT Timah, Ahok, menyinggung harga beli timah yang tak sesuai pasar.

Isu ini menambah pekerjaan rumah pemerintah. Penertiban tambang ilegal harus jalan beriringan dengan perbaikan harga pembelian agar tak merugikan penambang rakyat.

Sejumlah pihak mendukung langkah Prabowo. Anggota DPR, Abdullah, meminta semua beking atau pelindung tambang ilegal dibongkar.

Sorotan juga mengarah ke lembaga baru pengelola BUMN. Danantara disebut berhasil membuktikan kinerja, mengubah pesimisme menjadi optimisme terhadap performa BUMN di bawah pemerintahan Prabowo.

Di sisi hukum, Perpres 79/2026 dinilai pakar bisa jadi landasan bagi Harvey Moeis dan pihak lain untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) kasus timah.

Sembilan bulan pertama 2026 menjadi cermin awal keberhasilan pengamanan kedaulatan timah. Produksi naik, jalur penyelundupan ditutup, dan negara kembali memegang kendali atas salah satu komoditas paling strategis di Bangka Belitung.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya