JAKARTA — Dewan Pengupahan DKI Jakarta mencatat tiga usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dari unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah. Semuanya di atas Rp6 juta, dengan angka tertinggi Rp6.210.040 dari serikat pekerja dan terendah Rp6.047.589 dari pengusaha.
Hasil sidang Dewan Pengupahan itu berlangsung pada Rabu, 18 November 2026. Ketiga angka kini menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dijadwalkan diumumkan pada 21 November 2026.
Usulan buruh memakai nilai alfa 1,0. Unsur pemerintah mengusulkan Rp6.136.941 dengan alfa 0,775. Kalangan pengusaha memilih alfa 0,5 sehingga angkanya menjadi Rp6.047.589.
Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja/buruh, Tri Widyanto, mengatakan ketiga angka itu hasil pembahasan sidang yang sama. Seluruh unsur sepakat memakai formula yang mengacu pada UMP tahun sebelumnya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.
“Sidang Dewan Pengupahan semua unsur menyepakati perhitungan UMP 2027 dengan rumusan UMP 2026 ditambah (Inflasi + (PE + Alpha)),” kata Tri, Kamis, 19 November 2026.
Nilai alfa jadi sumber selisih
Selisih tiga usulan itu bukan pada formula. Perbedaan muncul saat masing-masing unsur menentukan nilai alfa, yaitu faktor penyesuaian yang dipakai dalam rumus UMP. Angka alfa inilah yang kemudian menentukan besaran simulasi UMP sebelum direkomendasikan ke gubernur.
Buruh memilih alfa 1,0 dengan alasan daya beli dan biaya hidup. Menurut Tri, pekerja di Jakarta menanggung beban hidup lebih tinggi ketimbang daerah penyangga, sementara UMP Jakarta saat ini masih di bawah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
“Alasan unsur serikat pekerja/buruh merekomendasikan angka tersebut, adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang umumnya adalah pekerja di Jakarta, dan UMP Jakarta yang notabenenya adalah ibukota negara, serta pusat kota bisnis, biaya hidupnya lebih tinggi dari daerah-daerah penyangga, yang faktanya UMP Jakarta saat ini dibawah Kota Bekasi, Kab. Bekasi dan Kab. Karawang,” jelas Tri.
Serikat pekerja juga mengaitkan penyesuaian upah dengan visi kesejahteraan warga Jakarta yang akan menuju usia setengah abad. “Ditambah, Jakarta saat ini akan menuju usianya yang setengah abad dengan visinya mensejahterakan warganya,” ujar Tri.
Jadwal penetapan 21 November
Gubernur Pramono Anung dijadwalkan mengumumkan keputusan final UMP DKI Jakarta 2027 pada 21 November 2026. Bila tanggal itu jatuh pada hari libur, penetapan dimajukan sehari menjadi Jumat, 20 November 2026.
Setelah UMP ditetapkan, pekerjaan Dewan Pengupahan belum selesai. Sidang akan dilanjutkan untuk membahas rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027, yakni upah minimum khusus per sektor usaha yang nilainya bisa berbeda dari UMP.
Bagi pekerja Jakarta, rentang usulan Rp6,047 juta sampai Rp6,21 juta itu menjadi acuan terdekat sebelum keputusan resmi. Selisih tertinggi dan terendah sekitar Rp162.451. Angka final gubernur nanti akan menentukan batas bawah gaji di Jakarta sepanjang 2027, termasuk bagi pekerja yang baru masuk dan belum punya masa kerja.
Bagi pengusaha, khususnya usaha kecil dan menengah, penetapan mendekati batas atas berarti tambahan biaya gaji yang harus dihitung ulang ke dalam struktur harga jual. Sementara itu, kenaikan UMP biasanya ikut memengaruhi besaran upah pekerja lama yang sudah berada di atas batas minimum, karena struktur skala upah perusahaan umumnya menyesuaikan.
| Unsur | Nilai alfa | Usulan UMP 2027 |
|---|---|---|
| Serikat pekerja/buruh | 1,0 | Rp6.210.040 |
| Pemerintah | 0,775 | Rp6.136.941 |
| Pengusaha | 0,5 | Rp6.047.589 |
Keputusan gubernur tinggal menghitung hari. Setelah 21 November 2026, perhatian berpindah ke pembahasan UMSP 2027 yang akan digelar Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada sidang berikutnya.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah