JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa mencairkan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp3 triliun dari pemerintah pusat. Penyebabnya satu: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang jadi dasar penyaluran belum terbit.
Dana itu sudah masuk hitungan APBD DKI Jakarta 2027. Tanpa PMK, Pemprov DKI tak punya dasar teknis untuk menarik uang tersebut.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo memastikan soal prinsipnya sudah beres. Kesepakatan sudah dicapai dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan, dan Presiden juga sudah memberi arahan agar kekurangan penyaluran DBH dibayarkan.
“Secara prinsip, waktu pembicaraan dengan Menteri Keuangan juga sudah disepakati dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa penyaluran kurang bayar DBH akan dilakukan,” kata Yustinus di Gedung AA Maramis, Jakarta, Jumat (20/11).
Sisa persoalannya kini di ranah aturan. Pemprov DKI menunggu PMK yang mengatur mekanisme sekaligus jumlah pembayaran.
“Untuk mekanisme dan jumlahnya, yang pasti kita tunggu PMK-nya terbit. Mudah-mudahan akhir November ini terbit,” ujarnya.
Sudah masuk hitungan APBD 2027
Angka Rp3 triliun bukan tambahan sembarangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebutuhan pembiayaan APBD DKI Jakarta 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun.
Dari jumlah itu, sekitar Rp3 triliun direncanakan berasal dari kurang bayar DBH. Sisanya, sekitar Rp4,5 triliun, lewat pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Artinya, tertundanya PMK ikut menahan sebagian rencana pembiayaan daerah. Bila aturan itu terbit sesuai harapan akhir November, Pemprov DKI punya pijakan untuk merealisasikan dana pada tahun anggaran berikutnya.
DBH sendiri adalah bagian dana daerah yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam pusat. Untuk DKI, kurang bayar berarti ada porsi yang seharusnya diterima daerah tetapi belum disalurkan penuh.
Infrastruktur ikut menunggu
Selain soal DBH, Pemprov DKI tengah membahas proyek yang akan dibiayai pinjaman bersama Kementerian Keuangan. Proyek-proyek itu juga menjalani penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Rencana pendanaan lewat PT SMI ini bukan jalur pertama yang dipilih. Pemprov DKI sebelumnya berencana menerbitkan obligasi daerah, lalu mengubahnya menjadi pinjaman.
Alasannya praktis: kondisi pasar obligasi dan tingkat bunga dinilai cukup tinggi. Pinjaman dinilai lebih masuk akal ketimbang menerbitkan surat utang saat bunga sedang mahal.
Pemprov DKI juga mengupayakan tenor pinjaman lebih panjang. Tujuannya agar beban pembayaran yang menempel di APBD tidak terlalu berat.
“Beberapa hari lalu Pak Mendagri juga sudah menegaskan lagi dukungan, termasuk kemungkinan nanti bisa mendapatkan tenor yang lebih panjang sehingga beban di APBD-nya tidak terlalu berat,” kata Yustinus.
Dukungan itu penting karena dua sumber pembiayaan tadi, DBH dan pinjaman, sama-sama menentukan ruang fiskal Jakarta. Belanja infrastruktur tahun depan bergantung pada kepastian keduanya.
Bagi warga Jakarta, urusannya bukan sekadar angka di dokumen anggaran. Pembiayaan itu menentukan proyek mana yang jalan lebih dulu, dari perbaikan jalan hingga layanan kota.
Kalau PMK terbit akhir November seperti diharapkan, tahap berikutnya adalah pencairan sesuai mekanisme dan jumlah yang ditetapkan aturan tersebut. Sebaliknya, bila molor, rencana pembiayaan APBD 2027 harus menyesuaikan diri lagi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah