Jumat, 20 November 2026 WIB
INTERNASIONAL

ICJ: Myanmar Terbukti Genosida Rohingya, Pertama dalam 80 Tahun

ICJ: Myanmar Terbukti Genosida Rohingya, Pertama dalam 80 Tahun
ICJ: Myanmar Terbukti Genosida Rohingya, Pertama dalam 80 Tahun

DEN HAAG — Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Putusan yang dibacakan Kamis (19/11) itu jadi yang pertama dalam 80 tahun sejarah ICJ, di mana pengadilan tertinggi PBB menetapkan sebuah negara bersalah melakukan genosida.

Presiden ICJ Yuji Iwasawa membacakan amar putusan di Aula Utama Kehakiman, Den Haag, Belanda. Sidang berlangsung hampir tiga jam. “Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara,” kata Iwasawa.

Keputusan ini menyentuh langsung ratusan ribu warga Rohingya yang masih hidup di pengungsian. ICJ memerintahkan Myanmar membuka jalan bagi kepulangan mereka, menyelidiki pelaku, dan membayar kompensasi kepada para korban.

Bukti kekejaman selama hampir tiga jam

Iwasawa memaparkan bukti-bukti kekejaman dalam operasi militer Myanmar pada 2017. Pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya. Kekerasan seksual terjadi secara meluas terhadap perempuan, dan anak-anak mengalami apa yang disebut pengadilan sebagai “kekerasan ekstrem”.

ICJ menyatakan bukti yang ada mengarah pada sekitar 10 ribu orang tewas dalam apa yang disebut Myanmar sebagai ‘operasi pembersihan’ untuk menekan komunitas Rohingya. Desa-desa Rohingya dihancurkan secara sistematis, lalu digantikan oleh penduduk non-Rohingya.

Dari rangkaian bukti itu, pengadilan menilai hanya ada satu kesimpulan yang masuk akal: Myanmar memang berniat menghancurkan populasi tersebut. Niat itulah yang menjadi unsur utama untuk membuktikan tindakan genosida.

Perkara ini diajukan Gambia pada 11 November 2019 berdasarkan Konvensi Genosida PBB 1948. Konvensi yang lahir setelah Perang Dunia II itu membolehkan negara mana pun menggugat negara lain yang dicurigai melanggar kesepakatan internasional tersebut.

Tangis di kamp pengungsi Cox's Bazar

Di Bangladesh, ratusan orang menyaksikan jalannya persidangan lewat layar raksasa di Cox’s Bazar, kamp pengungsi terbesar di dunia yang menampung lebih dari satu juta orang. Banyak di antara mereka menangis saat Iwasawa membacakan putusan.

Mohammed Osman, 20 tahun, kehilangan kedua orang tua dan empat saudara kandungnya dalam operasi itu. Ia menyebut putusan tersebut membuktikan genosida yang dialami warga Rohingya bukan omong kosong.

“Saya sangat terharu … Namun, kami baru mencapai 50 persen dari apa yang kami inginkan. Kami akan mencapai 100 persen ketika kami dipulangkan dengan bermartabat,” kata Osman kepada AFP.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Myanmar mengizinkan warga Rohingya di pengasingan kembali ke kampung halaman. Presiden Gambia Adama Barrow menyebut putusan itu sebagai “hari bersejarah bagi keadilan internasional”.

Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow menyampaikan hal senada di depan wartawan. “Mereka bertahan hidup. Mereka memberikan kesaksian. Dan hari ini, mereka akan percaya,” ujarnya.

Gambia menggugat meski tak punya hubungan dengan Rohingya

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut putusan ini sebagai revolusi hukum. Ia menyoroti posisi Gambia yang bukan korban, tapi berani membawa perkara ke pengadilan.

“Yang menggugat bukan korban, tapi Gambia. Ini revolusi hukum. Gambia, negara kecil di Afrika Barat yang jaraknya ribuan kilometer dari Myanmar, tidak punya hubungan apapun dengan Rohingya, mengajukan gugatan pada 11 November 2019,” kata Usman.

“Gambia mengajarkan kita, tidak perlu menjadi korban untuk melawan kejahatan. Tidak perlu melihat pengungsi terdampar di negeri kita untuk membela kemanusiaan,” ucapnya.

Putusan ini juga memberikan preseden bagi korban genosida dan kejahatan berat lain di berbagai negara. “Putusan tersebut memberikan preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam upaya mereka sendiri untuk memperoleh keadilan,” kata Maria Elena Vignoli, penasihat senior bidang keadilan internasional di Human Rights Watch.

Para pakar hukum mengawasi putusan ini untuk melihat petunjuk bagaimana ICJ akan memutus perkara besar lainnya, yakni apakah Israel melakukan genosida di Gaza.

Tekanan internasional dan pertanyaan soal pelaksanaan

Putusan ICJ bersifat mengikat dan tidak bisa diajukan banding. Masalahnya, pengadilan itu tidak punya mekanisme untuk memaksakan pelaksanaan putusannya. Karena itu, masih harus dilihat apakah penguasa Myanmar akan mematuhi perintah tersebut.

Dampak diplomatik mulai terasa. Inggris menyatakan akan mengusir atase pertahanan Myanmar.

Putusan ini diperkirakan memperbesar tekanan internasional terhadap Min Aung Hlaing. Ia memimpin militer selama operasi terhadap Rohingya sebelum menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi lewat kudeta pada 2021.

Tahun ini, Min Aung Hlaing dilantik sebagai presiden sipil setelah pemilihan umum yang berlangsung dengan pembatasan ketat. Ia juga tengah menjalankan kampanye diplomatik untuk memperoleh legitimasi internasional. Upaya itu kemungkinan makin sulit setelah putusan ICJ keluar.

Bagi Myanmar, putusan ini menambah beban hukum yang tak bisa dicabut lewat banding. Untuk para korban, jalan menuju keadilan penuh masih bergantung pada satu hal: apakah pemerintah Myanmar mau menjalankan perintah itu.

Soal pengembalian warga Rohingya, ICJ memerintahkan Myanmar “mengizinkan dan memfasilitasi kepulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal mereka”. Besaran kompensasi akan ditentukan pada waktu berikutnya.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →