Jumat, 20 November 2026 WIB
EKONOMI

IESR Ungkap 3 Penyebab Panel Surya Lokal Lebih Mahal dari Produk Cina

IESR Ungkap 3 Penyebab Panel Surya Lokal Lebih Mahal dari Produk Cina
IESR Ungkap 3 Penyebab Panel Surya Lokal Lebih Mahal dari Produk Cina

JAKARTA — Harga modul panel surya buatan dalam negeri masih lebih mahal daripada produk impor dari Cina. Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat harga modul surya lokal berkisar US$ 0,13–0,20 per watt peak (Wp), sedangkan produk Cina hanya sekitar US$ 0,11–0,12 per Wp.

Selisih itu bukan perkara kecil. Sebab, harga modul menentukan biaya proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ujung-ujungnya memengaruhi tarif listrik dan kecepatan pembangunan proyek.

Think tank energi itu menyebut ada tiga penyebab utama: skala produksi lokal yang masih kecil, rantai manufaktur yang belum terintegrasi, dan kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan produk impor.

Skala produksi berbeda jauh

Fasilitas manufaktur modul surya terbesar di Indonesia hanya berkapasitas sekitar 1–3 gigawatt peak (GWp) per tahun. Bandingkan dengan sejumlah perusahaan Cina yang mengoperasikan pabrik berkapasitas lebih dari 100 GWp per tahun.

Jaraknya puluhan kali lipat. Skala besar memungkinkan produsen Cina menekan biaya per unit. Sebaliknya, kapasitas kecil membuat produsen lokal belum bisa mencapai efisiensi serupa.

IESR menempatkan skala produksi dan tingkat integrasi manufaktur sebagai dua faktor utama yang membuat modul surya lokal belum mampu bersaing. Perbedaan kapasitas produksi disebut sebagai salah satu penyebab utama kesenjangan harga tersebut.

Masih pabrik perakitan, bukan manufaktur utuh

Soal integrasi, sebagian besar produsen lokal baru beroperasi sebagai fasilitas perakitan modul. Mereka belum menjadi pusat manufaktur yang mengolah bahan baku hingga jadi produk akhir.

Akibatnya, produsen dalam negeri masih bergantung pada impor sel surya (solar cell) dan wafer. Ketergantungan ini menambah biaya karena produsen harus menanggung ongkos pengiriman, penanganan barang, dan margin importir.

“Sebagian besar produsen modul di Indonesia beroperasi sebagai fasilitas perakitan, bukan pusat manufaktur yang terintegrasi sepenuhnya. Mereka masih mengandalkan impor sel surya, wafer, dan komponen lainnya,” tulis IESR dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook 2027.

IESR menyimpulkan, modul surya buatan dalam negeri lebih mahal karena skala produksi lebih kecil dan proses pembuatannya belum terintegrasi dari pengolahan bahan baku sampai produk jadi.

Kebijakan dagang ikut memihak impor

Faktor ketiga adalah kebijakan perdagangan. Modul surya rakitan utuh dari Cina bisa masuk ke Indonesia tanpa bea masuk lewat skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Produsen lokal yang mengimpor sel surya dan wafer memang mendapat fasilitas bebas bea masuk untuk komponen itu. Tapi mereka tetap menanggung biaya pengiriman, penanganan, dan margin importir.

Hasilnya, persaingan dinilai tidak seimbang. Produk Cina datang sebagai modul siap pakai, sementara produsen lokal masih membayar biaya tambahan untuk mendatangkan komponen.

Belajar dari India

IESR mencontohkan India yang menerapkan perlindungan bertahap untuk memperkuat industri panel surya domestik. Pada 2019, pemerintah India menerapkan Approved List of Models and Manufacturers (ALMM), yaitu daftar produsen lokal terdaftar yang wajib dipakai proyek pemerintah dan proyek bersubsidi.

India juga memberlakukan bea masuk 40% untuk modul surya dan 25% untuk sel surya lewat skema Basic Customs Duty (BCD) pada 2022. Tarif itu kemudian diturunkan menjadi 20% untuk modul dan 20% untuk sel surya pada 2025.

Negara itu pula memberi insentif produksi lewat skema Production Linked Incentive (PLI) untuk mengembangkan industri hulu seperti sel surya, wafer, dan polisilikon.

Kombinasi kebijakan tersebut mendorong kapasitas produksi modul surya India melonjak dari 6–8 GW pada 2018 menjadi 120 GW pada Juni 2025. Meski begitu, kapasitas industri hulunya masih tertinggal sehingga butuh dukungan tambahan.

Risiko tarif listrik naik

IESR menilai Indonesia perlu menempuh strategi bertahap ala India. Tahap awal, pemerintah memberi perlindungan untuk menaikkan kapasitas produksi modul. Setelah kapasitas memadai, rantai pasok komponen diperkuat agar produsen tak terus bergantung pada impor.

Seiring perkembangan industri, persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat dinaikkan bertahap. Tapi perlindungan harus punya batas waktu dan target jelas, lalu dikurangi saat kapasitas produksi dan rantai pasok domestik menguat.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengembang menanggung biaya proyek. Kewajiban memakai modul lokal berisiko menaikkan biaya proyek karena harga modul lokal masih lebih mahal. Dampaknya, tarif listrik bisa meningkat atau pelaksanaan proyek PLTS terhambat.

“Untuk mengurangi tekanan tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi harga patokan tertinggi pembelian listrik (ceiling tariff) dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 atau menurunkan komponen biaya proyek PLTS lainnya, terutama biaya pengadaan lahan,” tulis IESR.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair