Senin, 16 November 2026 WIB
DAERAH

DP3AKB Kalsel Susun Rekomendasi untuk Lindungi Anak Daring

Perlindungan anak digital dibahas dalam konsolidasi DP3AKB Kalsel
Konsolidasi tim kecil DP3AKB Kalsel membahas rekomendasi perlindungan anak di ruang digital. (Ilustrasi: AI)

BANJARMASIN — Perlindungan anak digital di Kalimantan Selatan dibahas lewat penyusunan rekomendasi lintas perangkat daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kalsel menggelar konsolidasi tim kecil provinsi di Banjarbaru pada Senin untuk menyempurnakan policy brief, yaitu dokumen berisi analisis dan rekomendasi kebijakan.

Bagi anak, ruang digital sudah menjadi bagian dari keseharian. Namun, akses untuk belajar dan berkomunikasi juga membawa risiko perundungan siber, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, serta konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Perlindungan anak digital perlu lintas dinas

Kepala DP3AKB Kalsel Husnul Hatimah mengatakan teknologi membuka peluang bagi anak untuk belajar, berkomunikasi, dan mengembangkan kreativitas. Perlindungan, menurut dia, perlu mengikuti perkembangan teknologi dan risiko yang menyertainya.

Risiko tersebut menyentuh banyak urusan sekaligus. Penyalahgunaan data pribadi, misalnya, berkaitan dengan keamanan informasi, sedangkan eksploitasi seksual daring dan perundungan menyangkut keselamatan serta pendampingan anak. Karena itu, upaya perlindungan tidak cukup hanya mengandalkan satu dinas.

Konsolidasi tim kecil menjadi ruang bagi perangkat daerah untuk menyamakan pemahaman dan memberi masukan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Masukan itu akan digunakan untuk menyempurnakan policy brief agar rekomendasinya terukur, realistis, dan dapat diterapkan.

Aturan nasional jadi pijakan rekomendasi

Upaya Kalsel ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas. Pemerintah juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring Tahun 2025–2029.

Kedua aturan itu menjadi pijakan bagi pembahasan perlindungan anak di ranah digital. Di tingkat daerah, rekomendasi yang disusun diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata, dengan pelaksanaan yang sesuai kewenangan setiap perangkat daerah.

Dampaknya akan terasa pada cara pemerintah daerah merespons risiko yang dihadapi anak saat menggunakan teknologi. Jika rekomendasi lintas dinas bisa dijalankan, perlindungan dapat mencakup lebih dari sekadar akses: anak juga perlu aman ketika berkomunikasi, belajar, dan berkarya secara daring.

Husnul berharap perangkat daerah memberi masukan yang dapat membuat rancangan rekomendasi lebih mudah diterapkan. Ia menegaskan, “Perlindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab DP3AKB, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dan komitmen bersama agar rekomendasi yang dirumuskan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata sesuai kewenangan masing-masing.”

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →