DPR, lanjutnya, akan mengevaluasi kinerja lembaga penyalur. Salah satu caranya lewat sinergi data agar penerima KUR terpetakan jelas.
“Karena itulah maka kita ingin ada sinergi data. Kalau ada datanya, di mana, siapa penerimanya? Begitu kita tahu ada penerima itu, lalu ada masalahnya, kita bina. Termasuk bagaimana cara dia bisa bayar utang,” kata Saleh.
Dampak ke Pelaku UMKM
Bagi pelaku UMKM, selisih bunga KUR dan pinjaman informal adalah soal hidup dan mati usaha. Bunga KUR enam persen berbanding 50 persen pada rentenir membuat biaya modal berbeda drastis.
Seorang pedagang yang meminjam Rp10 juta, misalnya, hanya menanggung bunga sekitar Rp600 ribu per tahun lewat KUR. Dengan skema rentenir, beban bunganya bisa menyentuh Rp5 juta.
Karena itu, distribusi KUR yang tepat sasaran menjadi kunci. Bila penerima terus didominasi pelaku yang sama, jangkauan program makin sempit dan ruang pinjol ilegal tetap terbuka.
Usulan Saleh agar penerima lama yang usahanya sudah berkembang diganti penerima baru sejalan dengan logika itu. Tujuannya memperluas jumlah UMKM yang menikmati subsidi bunga negara.
Komisi VII juga menekankan agar bank penyalur memperluas jangkauan ke daerah 3T. Selama ini, akses pembiayaan formal yang timpang disebut menjadi pintu masuk rentenir di wilayah tersebut.
Kunjungan kerja di Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari pengawasan DPR terhadap program pembiayaan negara. Dari situ, Panja akan menelusuri data penerima KUR hingga tingkat bawah.
Angka Rp300 triliun per tahun membuat KUR jadi salah satu program belanja negara terbesar. Evaluasi kinerja bank penyalur akan menentukan apakah dana sebesar itu benar-benar berputar di tangan UMKM.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah