JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan DPR RI. Namun lembaga antirasuah itu tidak akan langsung menerapkan seluruh ketentuan. KPK lebih dulu mengkaji isi regulasi, terutama pasal yang bersinggungan langsung dengan tugas pemberantasan korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan lembaganya sebagai penegak hukum wajib menaati aturan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Budi.
Sikap KPK ini penting karena undang-undang tersebut memberi kewenangan baru bagi penegak hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana. Bagi publik, aturan ini menjanjikan pemulihan uang negara yang selama ini sulit dilakukan lewat proses pidana biasa.
Fokus pada pemulihan keuangan negara
Budi menjelaskan ketentuan UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya KPK memberantas korupsi. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara.
“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” ujarnya.
Menurut Budi, pemulihan aset menjadi salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK memandang regulasi baru ini sebagai instrumen yang perlu dipelajari secara rinci sebelum diterapkan.
Pasal 53 dan 61 jadi perhatian
KPK akan menelaah pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas lembaga antirasuah. Kajian itu mencakup Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
“KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” kata Budi.
“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” imbuhnya.
Dua pasal itu menentukan siapa yang akan mengelola aset sitaan dan bagaimana pengawasannya. Bagi KPK, kejelasan soal kedua badan tersebut menentukan seberapa cepat proses perampasan aset bisa berjalan di lapangan.
Kekayaan pejabat tak wajar dan evaluasi aturan
Budi juga menanggapi diskursus publik soal kekayaan penyelenggara negara atau pejabat publik yang dinilai tidak wajar, tetapi tidak masuk dalam pengaturan UU Perampasan Aset. Ia menyatakan KPK memahami perhatian masyarakat terhadap persoalan itu.
“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujarnya.
KPK berharap DPR dan pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat untuk mengevaluasi regulasi setelah diterapkan. Evaluasi dinilai penting untuk mengukur efektivitas aturan dalam mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset.
“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” kata Budi.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
Bagi masyarakat, pengesahan itu membuka harapan agar aset hasil korupsi tidak sekadar menjadi catatan di berkas perkara. Namun penerapannya bergantung pada kesiapan lembaga penegak hukum dan kejelasan aturan turunan, termasuk soal badan pengelola aset yang baru dibentuk.
Sementara itu, KPK belum memastikan kapan kajian pasal per pasal itu rampung. Yang jelas, kata Budi, KPK akan menjalankan undang-undang tersebut sesuai kewenangannya sebagai pelaksana aturan. Sebelum itu, seluruh ketentuan masih akan dibedah lebih dulu di internal lembaga.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah