Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset Usai DPR Sahkan

KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset Usai DPR Sahkan
KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset Usai DPR Sahkan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan lembaganya akan mengikuti semua aturan yang berlaku.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana Undang-Undang,” kata Budi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Sikap ini menegaskan komitmen KPK untuk mendukung pemberantasan korupsi lewat mekanisme perampasan aset. Budi menilai UU tersebut sejalan dengan semangat kerja KPK, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Dorong Efek Jera Pembelajaran

Menurut Budi, perampasan aset menjadi salah satu cara efektif untuk membuat para pelaku jera. Dengan begitu, tindak pidana korupsi diharapkan berkurang karena hasil kejahatannya bisa dirampas oleh negara.

KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang getol menindak korupsi. Bukti keseriusan itu terlihat dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan. Kini, dengan adanya UU Perampasan Aset, kewenangan KPK dalam menyita harta pelaku diharapkan makin kuat.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat,” ujar Budi menegaskan posisi KPK.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Dasco. Ia menilai UU Perampasan Aset bisa dipakai untuk menyita harta bandar judi online. Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa aturan ini tak hanya menyasar koruptor, tetapi juga pelaku kejahatan lain yang menikmati hasil secara tidak sah.

Perjalanan Panjang UU Perampasan Aset

Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi tonggak penting. Sebab, aturan ini sudah lama dinantikan sejak 18 tahun lalu. Sebanyak 13 negara telah lebih dulu memiliki UU serupa, dan Indonesia akhirnya menyusul.

Sebelum disahkan, aturan ini sempat berstatus RUU. Setelah melalui pembahasan, DPR resmi mengesahkannya menjadi undang-undang. KPK pun langsung menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan.

Kehadiran UU ini memberi harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya, selama ini pelaku sering kali lolos dari jerat hukum meski menikmati harta hasil kejahatan. Dengan UU Perampasan Aset, negara punya dasar lebih kuat untuk merampas kekayaan itu.

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →