JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan lembaganya akan mengikuti semua aturan yang berlaku.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana Undang-Undang,” kata Budi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Sikap ini menegaskan komitmen KPK untuk mendukung pemberantasan korupsi lewat mekanisme perampasan aset. Budi menilai UU tersebut sejalan dengan semangat kerja KPK, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
Dorong Efek Jera Pembelajaran
Menurut Budi, perampasan aset menjadi salah satu cara efektif untuk membuat para pelaku jera. Dengan begitu, tindak pidana korupsi diharapkan berkurang karena hasil kejahatannya bisa dirampas oleh negara.
KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang getol menindak korupsi. Bukti keseriusan itu terlihat dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan. Kini, dengan adanya UU Perampasan Aset, kewenangan KPK dalam menyita harta pelaku diharapkan makin kuat.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat,” ujar Budi menegaskan posisi KPK.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Dasco. Ia menilai UU Perampasan Aset bisa dipakai untuk menyita harta bandar judi online. Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa aturan ini tak hanya menyasar koruptor, tetapi juga pelaku kejahatan lain yang menikmati hasil secara tidak sah.
Perjalanan Panjang UU Perampasan Aset
Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi tonggak penting. Sebab, aturan ini sudah lama dinantikan sejak 18 tahun lalu. Sebanyak 13 negara telah lebih dulu memiliki UU serupa, dan Indonesia akhirnya menyusul.
Sebelum disahkan, aturan ini sempat berstatus RUU. Setelah melalui pembahasan, DPR resmi mengesahkannya menjadi undang-undang. KPK pun langsung menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan.
Kehadiran UU ini memberi harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya, selama ini pelaku sering kali lolos dari jerat hukum meski menikmati harta hasil kejahatan. Dengan UU Perampasan Aset, negara punya dasar lebih kuat untuk merampas kekayaan itu.
Budi menambahkan, KPK akan mengikuti seluruh ketentuan yang ada. Sebagai lembaga pelaksana undang-undang, KPK tidak bisa bertindak di luar koridor hukum. “Kami tentunya patuh dan taat,” ucapnya.
Pernyataan KPK ini sekaligus menjawab keraguan publik soal kesiapan lembaga tersebut. Sebab, penerapan UU Perampasan Aset butuh kesiapan sumber daya dan koordinasi antarlembaga.
Dampak buat Masyarakat
UU Perampasan Aset membawa angin segar bagi masyarakat. Sebab, harta hasil korupsi dan kejahatan lain bisa dirampas untuk dikembalikan ke korban. Ini menjadi kabar baik bagi mereka yang selama ini dirugikan.
Contohnya, korban penipuan atau judi online. Dengan aturan ini, aset para pelaku bisa disita negara. Harapannya, uang yang sudah raib bisa kembali ke tangan korban, meski prosesnya tak instan.
Bagi KPK, UU ini memperkuat posisi dalam memberantas korupsi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan komitmen lembaganya. “KPK sebagai pelaksana Undang-Undang,” tuturnya.
Dengan disahkannya aturan ini, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum. Sosialisasi, pelatihan, dan penyesuaian prosedur di internal KPK akan menjadi ujian pertama. Sebab, tanpa kesiapan, UU sebagus apa pun hanya jadi macan kertas.
Namun, KPK sudah menyatakan siap. Budi menutup dengan pernyataan tegas bahwa lembaganya akan menjalankan amanah undang-undang. “KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah