Budi menambahkan, KPK akan mengikuti seluruh ketentuan yang ada. Sebagai lembaga pelaksana undang-undang, KPK tidak bisa bertindak di luar koridor hukum. “Kami tentunya patuh dan taat,” ucapnya.
Pernyataan KPK ini sekaligus menjawab keraguan publik soal kesiapan lembaga tersebut. Sebab, penerapan UU Perampasan Aset butuh kesiapan sumber daya dan koordinasi antarlembaga.
Dampak buat Masyarakat
UU Perampasan Aset membawa angin segar bagi masyarakat. Sebab, harta hasil korupsi dan kejahatan lain bisa dirampas untuk dikembalikan ke korban. Ini menjadi kabar baik bagi mereka yang selama ini dirugikan.
Contohnya, korban penipuan atau judi online. Dengan aturan ini, aset para pelaku bisa disita negara. Harapannya, uang yang sudah raib bisa kembali ke tangan korban, meski prosesnya tak instan.
Bagi KPK, UU ini memperkuat posisi dalam memberantas korupsi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan komitmen lembaganya. “KPK sebagai pelaksana Undang-Undang,” tuturnya.
Dengan disahkannya aturan ini, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum. Sosialisasi, pelatihan, dan penyesuaian prosedur di internal KPK akan menjadi ujian pertama. Sebab, tanpa kesiapan, UU sebagus apa pun hanya jadi macan kertas.
Namun, KPK sudah menyatakan siap. Budi menutup dengan pernyataan tegas bahwa lembaganya akan menjalankan amanah undang-undang. “KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah