Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

KPK Patuhi UU Perampasan Aset, Ini yang Akan Dikaji Dulu

KPK Patuhi UU Perampasan Aset, Ini yang Akan Dikaji Dulu
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Foto: JournalArta)

Dua pasal itu menentukan siapa yang akan mengelola aset sitaan dan bagaimana pengawasannya. Bagi KPK, kejelasan soal kedua badan tersebut menentukan seberapa cepat proses perampasan aset bisa berjalan di lapangan.

Kekayaan pejabat tak wajar dan evaluasi aturan

Budi juga menanggapi diskursus publik soal kekayaan penyelenggara negara atau pejabat publik yang dinilai tidak wajar, tetapi tidak masuk dalam pengaturan UU Perampasan Aset. Ia menyatakan KPK memahami perhatian masyarakat terhadap persoalan itu.

“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujarnya.

KPK berharap DPR dan pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat untuk mengevaluasi regulasi setelah diterapkan. Evaluasi dinilai penting untuk mengukur efektivitas aturan dalam mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset.

“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” kata Budi.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Bagi masyarakat, pengesahan itu membuka harapan agar aset hasil korupsi tidak sekadar menjadi catatan di berkas perkara. Namun penerapannya bergantung pada kesiapan lembaga penegak hukum dan kejelasan aturan turunan, termasuk soal badan pengelola aset yang baru dibentuk.

Sementara itu, KPK belum memastikan kapan kajian pasal per pasal itu rampung. Yang jelas, kata Budi, KPK akan menjalankan undang-undang tersebut sesuai kewenangannya sebagai pelaksana aturan. Sebelum itu, seluruh ketentuan masih akan dibedah lebih dulu di internal lembaga.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →