JAKARTA — Mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang atau OSO menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah dalam detikcom Awards 2026. Penghargaan itu diserahkan langsung kepada OSO di Java Ballroom, The Westin, Jakarta, Kamis (19/11) malam.
OSO dinilai konsisten memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, dan kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kebijakan nasional. Penghargaan itu ia terima di hadapan sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut.
Mantan Ketua MPR RI itu dikenal aktif mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya agar anggaran lebih berpihak pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Perjuangan itu menyasar percepatan pembangunan infrastruktur hingga masuknya investasi di daerah. Bagi OSO, arah kebijakan itu bukan sekadar soal pembagian uang pusat ke daerah.
Tak Menyangka Dapat Penghargaan
Usai acara, OSO mengaku tidak menyangka menerima penghargaan itu. Ia menyebut pencapaiannya mungkin belum sebesar yang diharapkan banyak pihak.
“Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya,” kata OSO.
Meski begitu, ia menegaskan perjuangan otonomi daerah tidak boleh berhenti. Menurut dia, Indonesia baru bisa disebut makmur kalau seluruh daerahnya juga makmur.
Karena itu, pembangunan yang merata dan penguatan otonomi daerah menjadi syarat penting untuk mewujudkan kesejahteraan. OSO menolak gagasan bahwa memperjuangkan daerah berarti mengedepankan daerahisme.
Daerah Makmur, Indonesia Makmur
Politikus senior itu punya kalimat kunci soal arah pembangunan nasional. “Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti,” katanya.
Ia lahir di Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Latar itu membuat isu pemerataan pembangunan dan wilayah 3T selalu dekat dengan agenda politiknya, termasuk saat menjabat Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI.
OSO juga mengajak semua pihak mengambil peran dalam mendorong kemajuan daerah. “Keberpihakan kepada daerah bukan berarti daerahisme. Semoga semua pihak terus mendukung dan mendorong kemajuan daerah,” imbuhnya.
Ketua Umum DPP Partai Hanura itu menilai keberpihakan pada daerah adalah cara memperkuat negara, bukan memecah belah. Daerah yang tumbuh mandiri, kata dia, akan menopang perekonomian nasional.
Arti Bagi Keuangan Daerah
Bagi publik di daerah, isu DAU dan DAK punya dampak langsung. Kedua pos anggaran itu menjadi sumber pembiayaan jalan, sekolah, puskesmas, hingga fasilitas air bersih di kabupaten dan kota.
Daerah 3T biasanya paling bergantung pada dana pusat karena kapasitas fiskal lokalnya kecil. Karena itu, dorongan memperbesar alokasi DAU dan DAK menentukan seberapa cepat layanan dasar tersedia di wilayah tersebut.
Perjuangan memperkuat kewenangan lembaga perwakilan daerah juga berpengaruh pada penyusunan program. DPRD yang punya ruang lebih besar dapat mengawal anggaran agar sesuai kebutuhan warga, bukan sekadar kepentingan pusat.
Namun, OSO menolak anggapan bahwa memperjuangkan daerah berarti mengedepankan daerahisme. Ia juga menyoroti pemangkasan anggaran untuk daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai persoalan yang perlu diwaspadai.
Penghargaan yang diterima OSO menjadi penanda bahwa isu otonomi daerah masih punya tempat dalam peta politik nasional. Hal ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah pusat agar kebijakan fiskal tetap memperhatikan daerah yang belum mandiri secara ekonomi.
“Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur,” ujar OSO menegaskan arah perjuangannya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah