Joint degree dinilai jalan memperkuat daya saing
Katadata Insight Center (KIC) memaparkan hasil penelitian soal tiga aspek penguatan pendidikan tinggi: kerja sama pendidikan internasional (joint degree), riset kolaboratif (joint research), dan pemberdayaan alumni. Riset itu digarap bersama Kemenko PMK, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia, dan Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI) pada Juni–September 2026 dengan 2.239 responden.
Hasilnya, 93,5 persen responden menyatakan institusinya memiliki atau pernah terlibat dalam kerja sama internasional. Mayoritas menilai program joint degree dapat meningkatkan reputasi institusi sekaligus memperkuat daya saing global.
Tapi pelaksanaannya masih tersandung. Biaya yang tinggi, kesenjangan kualitas antarinstitusi, dan rendahnya minat mahasiswa menjadi penghambat utama.
Fadhilah Muslim, Director for Internationalization of Education Universitas Indonesia, menegaskan internasionalisasi pendidikan tak cukup diukur dari jumlah mahasiswa yang belajar ke luar negeri atau banyaknya nota kesepahaman.
UI sendiri menjalankan program double degree dan joint degree sejak 2000. Fadhilah menekankan kesetaraan capaian pembelajaran sebagai dasar kerja sama, bukan sekadar kesamaan nama mata kuliah.
“Kami pastikan minimal 50 persen capaian pembelajaran di UI sama dengan di mitra,” katanya.
Riset kampus belum kuat, pendanaan masih mandiri
Di sisi riset kolaboratif, temuan KIC menunjukkan hanya 44,6 persen responden menilai kapasitas riset institusinya kuat atau sangat kuat. Hampir separuh responden mengandalkan pendanaan mandiri untuk menjalankan penelitian.
Keterbatasan fasilitas dan akses data, kapasitas serta regenerasi peneliti, persoalan pendanaan, hingga kompleksitas administrasi menjadi hambatan yang dikeluhkan.
Kolaborasi kampus dan industri pun belum optimal. Keterlibatan calon pengguna hasil penelitian sejak tahap awal dinilai penting agar riset tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga menjawab kebutuhan industri dan persoalan masyarakat.
Kerja sama tidak cukup lewat kesepakatan formal. Perlu ada identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penelitian bersama, sampai pemanfaatan hasil inovasi.
Dampaknya terasa langsung bagi lulusan dan dunia usaha. Selama kompetensi tidak cocok dengan kebutuhan industri, angka 5,39 persen berpotensi bertahan. Perusahaan juga kesulitan mendapat tenaga terampil, sementara hasil riset kampus tidak terpakai di pasar.
Bagi mahasiswa, pilihan kampus pun jadi pertimbangan serius: program studi dengan kerja sama industri dan rekam jejak riset lebih berpeluang membuka lapangan kerja.
Dalam forum yang sama, Dwi Larso, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mengingatkan Indonesia perlu mempercepat penguatan pendidikan dan riset. Langkah berikutnya ada di tangan kampus dan pemerintah: menerjemahkan temuan survei jadi kebijakan yang benar-benar mengubah cara kampus mencetak lulusan dan mengelola riset.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah