Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dinilai Langgar Asas Kehati-hatian

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dinilai Langgar Asas Kehati-hatian
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dinilai Langgar Asas Kehati-hatian

JAKARTA — Rencana memindahkan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo dinilai melanggar asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Populasi badak Jawa kini diperkirakan tinggal sekitar 50 individu setelah menyusut 33 persen pada 2019–2023 akibat perburuan liar.

Angka itu merujuk laporan State of the Rhino 2026 dari International Rhino Foundation (IRF) dan data Helping Rhinos. Dengan sisa populasi sebesar itu, setiap keputusan soal relokasi menjadi taruhan besar bagi keberlangsungan spesies yang berada di ambang kepunahan.

Kritik muncul karena alasan mitigasi bencana dinilai janggal. Ujung Kulon disebut tak lagi aman karena dekat dengan Gunung Anak Krakatau, padahal Alas Purwo juga berada di pesisir Samudra Hindia yang rawan bencana geologis.

Musofa mati dua hari setelah tiba

Keraguan publik punya dasar lapangan. Pada November 2025, badak bernama Musofa yang dipindahkan dari alam liar Ujung Kulon mati dua hari setelah tiba di kandang baru. Hasil nekropsi menunjukkan usianya lebih dari 45 tahun dan tubuhnya diserang parasit.

Kasus itu membuktikan translokasi satwa liar menyimpan risiko fatal. Kematian Musofa menjadi preseden yang sulit diabaikan ketika rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo kembali dibahas.

Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan Alas Purwo masih sebatas calon habitat kedua. Melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026, kementerian menyatakan lokasi itu wajib diuji ilmiah lebih dulu, mulai dari pakan, air, keamanan, risiko penyakit, hingga daya dukung perkembangbiakan.

Belum ada penetapan lokasi maupun jadwal pemindahan. Artinya, wacana relokasi belum memiliki dasar operasional yang final.

Peta tambang di sekitar TNUK

Persoalan bertambah sensitif ketika publik menyoroti penetapan wilayah pertambangan di sekitar perairan TNUK. Kementerian ESDM melalui Siaran Pers Nomor 060.Pers/04/SJI/2026 tanggal 17 November 2026 meluruskan hal ini.

Pemerintah menyatakan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tidak menetapkan daratan maupun perairan TNUK sebagai wilayah pertambangan. Keputusan itu memasukkan sebagian perairan laut di sekitarnya ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang berproses sejak 2013.

WUP belum berarti izin menambang. Masih ada syarat lain, yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Meski begitu, kedekatan ruang tambang dengan kawasan konservasi tetap menuntut pengawasan ketat. Kawasan TNUK sendiri seluas 105.694,46 hektare berdasarkan data Balai TNUK 2025.

Pagar hukum yang belum ditegakkan

Dari kacamata hukum positif, kebijakan konservasi dan tata ruang tidak boleh dilangkah secara gegabah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mewajibkan negara menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya secara terukur.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menempatkan asas kehati-hatian atau precautionary principle sebagai rem hukum. Selama kepastian ilmiah dan daya dukung Alas Purwo belum teruji, memaksakan relokasi terhadap spesies yang tinggal sekitar 50 individu adalah pertaruhan yang melanggar prinsip itu.

Keutuhan ekosistem penyangga TNUK juga dilindungi lewat rezim Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengujiannya bisa dilakukan lewat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kecermatan dan kepentingan umum.

Perancangan WUP di perairan sekitar TNUK tidak boleh berhenti pada pembenaran administratif semata. Kajian tata ruang laut dan evaluasi lingkungan tetap wajib agar kawasan lindung tidak tergerus.

Dampak bagi warga sekitar

Bagi masyarakat, keputusan ini bukan sekadar urusan satwa. Kawasan konservasi TNUK menopang ekosistem penyangga yang turut menjaga sumber air dan kehidupan warga di sekitarnya.

Relokasi yang tergesa-gesa tanpa uji habitat bisa berakhir sia-sia, seperti yang terjadi pada Musofa. Sementara perencanaan ekstraktif di perairan sekitar taman nasional berpotensi mengubah tata ruang yang selama ini melindungi kawasan.

Pemerintah menegaskan belum ada penetapan lokasi maupun jadwal pemindahan badak Jawa. Uji ilmiah terhadap pakan, air, keamanan, risiko penyakit, dan daya dukung perkembangbiakan di Alas Purwo masih harus dituntaskan sebelum keputusan apa pun diambil.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi