BOGOR — Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen dan spanduk dari sebuah rumah di Bogor yang dijadikan posko dugaan makar penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan berlangsung Jumat, 20 November 2026, dan rumah itu disebut milik mantan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan penyitaan itu. Menurut dia, barang bukti yang dibawa penyidik bukan hanya berkas, tapi juga alat peraga yang diduga dipakai untuk menyebarkan gagasan.
“Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk,” ujar Susatyo kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026).
Dokumen Disebut Terkait Pasal 160 KUHP
Penyidik menduga dokumen dan spanduk tersebut berkaitan dengan permulaan perbuatan dalam kasus dugaan makar. Susatyo merujuk Pasal 160 KUHP yang mengatur soal niat melakukan serangan.
“Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik cyber dan lain-lain,” katanya.
Pasal itu menjadi penting karena penyidik belum tentu mengejar perbuatan yang sudah selesai. Fokusnya pada tahap awal, saat niat dan persiapan diduga mulai diwujudkan. Di sinilah dokumen dan spanduk berperan sebagai petunjuk arah penyidikan.
Spanduk, dalam sejumlah perkara serupa, sering dipakai untuk menyebarkan seruan atau pernyataan sikap. Penyidik akan menelusuri siapa yang membuat, mencetak, dan memasangnya. Dokumen yang disita juga akan diperiksa untuk memetakan peran masing-masing pihak.
Enam Rumah Digeledah, Dua Wilayah Jadi Sasaran
Penggeledahan di Bogor bukan langkah tunggal. Sebanyak enam rumah digeledah terkait kasus yang menyeret Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. Lokasi yang disasar tersebar di Bogor dan Tangerang.
Rumah di Bogor yang digeledah itu disebut dijadikan posko oleh Kombes Iman. Statusnya sebagai mantan pejabat kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya membuat perkara ini mencuri perhatian, sebab dia pernah memegang posisi penyidik utama di ibu kota.
Penyidik belum membeberkan isi dokumen secara rinci. Yang disebut baru jenis barangnya, bukan nama atau jumlah lembar. Begitu pula spanduk: belum ada keterangan berapa banyak yang disita dan apa tulisannya.
Penanganan perkara ini melibatkan Kejaksaan Agung. Ekspose atau pemaparan hasil penyidikan bersama Kejagung dijadwalkan pekan depan, setelah sebelumnya tertunda. Jadwal itu menjadi penanda apakah kasus akan naik ke tahap penyidikan lanjutan atau ada tersangka baru.
Kenapa Perkara Ini Penting bagi Publik
Kasus ini menyangkut dua hal sekaligus: tuduhan penyadapan terhadap Presiden dan dugaan upaya makar. Keduanya bertemu di satu titik, yaitu apakah ada rencana yang disusun secara terorganisasi, bukan sekadar pernyataan lisan di ruang publik.
Bagi masyarakat, penyitaan dokumen dan spanduk menentukan seberapa kuat konstruksi perkara. Jika dokumen dinilai hanya berisi gagasan tanpa langkah konkret, penyidik menghadapi ujian membuktikan unsur Pasal 160 KUHP. Sebaliknya, jika ada instruksi dan rencana tertulis, posisi para pihak yang diperiksa bisa berubah.
Perkara ini juga menimpa anggota kepolisian aktif dan purnawirawan. Publik biasanya mencermati dua hal: apakah prosesnya transparan, dan apakah ada perlakuan berbeda antara pejabat dan warga biasa. Sejauh ini penyidik baru membuka informasi soal barang sitaan, belum soal siapa saja yang berstatus saksi atau tersangka.
Sementara itu, DPR melalui Komisi III juga menyiapkan rapat dengar pendapat terkait RUU Penyadapan. Isu penyadapan yang menyeret nama Presiden membuat pembahasan aturan itu makin relevan, terutama soal batas wewenang dan pengawasan.
Bareskrim belum mengumumkan apakah ada penggeledahan lanjutan setelah Bogor dan Tangerang. Yang pasti, berkas dan spanduk yang kini berada di tangan penyidik akan diperiksa dulu sebelum ekspose bersama Kejagung digelar pekan depan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah