JAKARTA — Komdigi akan memblokir akun media sosial yang merekrut warga negara Indonesia untuk jadi tentara bayaran Rusia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan praktik itu masuk kategori perdagangan orang dan melanggar undang-undang.
Untuk menindaknya, Komdigi menggandeng Mabes Polri. Tim patroli siber Komdigi memantau kampanye perekrutan, sementara penindakan pidana diserahkan ke aparat penegak hukum.
“Kalau peristiwa seperti itu, itu masuk dalam konten-konten negatif yang diawasi dan juga dimonitoring oleh tim cyber patrol yang ada di Komdigi,” kata Nezar saat ditemui usai agenda CIFP 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11).
Ia menyebut aktivitas itu sebagai TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Praktik tersebut dilarang dalam undang-undang Indonesia.
Modus tawaran kerja sebagai ART
Komdigi masih mendalami sejumlah modus yang dipakai menjerat calon korban. Salah satu yang mencuat: tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) yang ternyata tidak sesuai kenyataan di negara tujuan.
Nezar menjelaskan, korban berangkat dengan janji kerja sebagai ART. Setelah tiba, mereka masuk sindikat perdagangan orang dan dipaksa bekerja di luar kesepakatan, dengan tekanan.
“Jadi kita mencoba mendalami soal-soal itu terutama modus-modus di balik tawaran untuk kerja sebagai ART tapi kemudian setelah sampai di negara tujuan dia masuk dalam sindikat perdagangan orang dan disuruh bekerja tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan penuh tekanan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Pola ini penting dikenali. Tawaran kerja di luar negeri yang terlalu mudah, tanpa proses resmi, dan berujung pada pekerjaan berbeda adalah sinyal bahaya yang sudah berulang muncul dalam kasus perdagangan orang.
Pembagian tugas Komdigi dan Polri
Nezar memetakan peran masing-masing lembaga. Komdigi tidak menangani pidana. Tugasnya memantau kampanye perekrutan yang beredar di platform media sosial.
Sementara penindakan terhadap dugaan tindak pidana dilakukan bersama Mabes Polri dan aparat penegak hukum lain.
“Kita bekerja sama, kita kan cuma memantau kampanye yang dibuat di platform media sosialnya tapi penindakannya kita kerja sama dengan Mabes Polri dan aparat penegak hukum,” tuturnya.
Pembagian ini menjelaskan mengapa akun yang sudah teridentifikasi belum tentu langsung hilang. Pemantauan berjalan di ranah konten, sedangkan pembuktian pidana butuh proses hukum tersendiri.
Akun yang terbukti akan diblokir
Nezar menegaskan akun media sosial yang diketahui dipakai untuk perdagangan orang akan diblokir. Dasarnya pelanggaran ketentuan hukum, bukan sekadar pelanggaran aturan platform.
“Oh iya kalau kita ketahui itu adalah tindak pidana perdagangan orang pasti diblokir karena itu melanggar undang-undang kita,” tegasnya.
Bagi pembaca, ini berarti dua hal. Konten perekrutan yang mencurigakan bisa dilaporkan lewat kanal pengaduan konten negatif. Dan tawaran kerja ke luar negeri sebaiknya dicek jalur resminya lebih dulu.
Kasus tentara bayaran Rusia sendiri menyangkut warga Indonesia yang direkrut lewat jalur daring. Perekrutan semacam ini menempatkan korban pada risiko hukum di negara lain sekaligus memutus mereka dari perlindungan negara asal.
Komdigi belum merinci berapa akun yang sedang ditelusuri maupun platform mana yang paling banyak dipakai. Yang jelas, patroli siber berjalan dan pintu kerja sama dengan Mabes Polri sudah dibuka. “Penindakannya kita kerja sama dengan Mabes Polri,” kata Nezar.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah