JAKARTA — Sidang etik Eko Hadi atas dugaan akses ilegal dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto digelar di Mabes Polri, Selasa (17/11/26). Pemeriksaan ini menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang yang juga berkaitan dengan sejumlah pihak lain.
Bagi publik, sidang ini menjadi pemeriksaan internal Polri atas dugaan penggunaan akses yang tidak semestinya dalam kasus penyadapan. Polri menyatakan anggota yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa perlakuan istimewa.
Sidang etik Eko Hadi dipimpin Hendro Pandowo
Irjen Pol Eko Hadi Santoso hadir langsung di ruang sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Divisi Propam Mabes Polri. Sebelum sidang dimulai, ia memberi hormat kepada Komjen Pol Hendro Pandowo, ketua komisi sekaligus anggota yang memimpin persidangan.
Dokumentasi Divisi Humas Mabes Polri memperlihatkan Eko memasuki ruang sidang dengan pengawalan dua anggota provost. Ia kemudian membaca dokumen yang dibawanya saat persidangan dimulai.
Sidang turut dihadiri wakil ketua komisi yang juga merangkap anggota, serta tiga anggota komisi: Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dugaan akses ilegal diperiksa tertutup
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang digelar tertutup. Pemeriksaan mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal atau illegal access.
“Untuk dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan dalam melakukan akses ilegal atau illegal access,” kata Trunoyudo.
Menurut Trunoyudo, persidangan akan menguji dugaan bahwa akses ilegal itu memanfaatkan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan tersebut masih diperiksa dalam proses etik.
Proses ini menentukan apakah tindakan yang diperiksa melanggar aturan profesi dan prosedur internal. Hasil pemeriksaan juga menjadi dasar pertanggungjawaban personel, sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri menyatakan tak ada perlakuan istimewa
Trunoyudo mengatakan Polri menerapkan prinsip kesetaraan dalam penegakan aturan internal, tanpa membedakan pangkat atau jabatan anggota. Pernyataan itu menempatkan proses etik sebagai pemeriksaan terhadap perilaku personel, bukan semata urusan jabatan.
“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ucap Trunoyudo.
Ia menegaskan, Polri tidak akan menoleransi anggota yang terbukti menyalahgunakan wewenang. “Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah