JAKARTA — Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang etik Polri pada Selasa (17/11/2026) atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal. Pemeriksaan digelar Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, Jakarta.
Perkara ini menyangkut dugaan tindakan Eko Hadi saat menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjadi pelaksana tugas pada bagian yang sama di Bareskrim Polri. Jika terbukti, dugaan pelanggaran itu berkaitan langsung dengan penggunaan akses dan kewenangan di lingkungan kepolisian.
Sidang etik Eko Hadi menguji dugaan akses ilegal
Dokumentasi Divisi Humas Polri memperlihatkan Eko Hadi dikawal anggota Provos saat memasuki ruang sidang. Setelah tiba, ia memberikan hormat kepada Ketua Komisi merangkap anggota, Komjen Hendro Pandowo, yang memimpin persidangan.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri.
“Tepatnya tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Trunoyudo.
Sidang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Irjen Agus Dwi Hermawan dan anggota Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dugaan pelanggaran saat bertugas di Bareskrim
Materi pemeriksaan mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal. Menurut Trunoyudo, dugaan akses itu disebut memanfaatkan akses di Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Pemeriksaan menyasar tindakan Eko Hadi ketika menjabat Kepala Bagian Monitoring atau Kabagmon, serta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Trunoyudo menyebut kedua masa tugas itu dalam menjelaskan perkara yang diperiksa.
“Baik pada saat EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri,” kata Trunoyudo.
Dugaan tersebut masih menjadi materi sidang etik. Informasi yang disampaikan Polri menjelaskan jenis pelanggaran yang diperiksa, bukan putusan akhir terhadap Eko Hadi.
Polri menyatakan proses harus akuntabel
Trunoyudo mengatakan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan mengedepankan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pernyataan itu menempatkan proses pemeriksaan sebagai ujian bagi mekanisme internal Polri dalam menangani dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh personelnya.
Bagi masyarakat, perkara ini penting karena dugaan akses ilegal berkaitan dengan penggunaan fasilitas dan kewenangan institusi. Hasil sidang etik akan menentukan pertanggungjawaban profesi atas perbuatan yang diperiksa, sementara tuduhan tetap harus dibedakan dari keputusan komisi.
“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” tegas Trunoyudo.
Sidang KKEP terhadap Eko Hadi mulai sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof, Gedung Divpropam Polri.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah