Sabtu, 21 November 2026 WIB
EKONOMI

Mari Elka Ingatkan Proyek ASEAN Power Grid Butuh Payung Hukum dan Kontrak Ketat

Mari Elka Ingatkan Proyek ASEAN Power Grid Butuh Payung Hukum dan Kontrak Ketat
Mari Elka Ingatkan Proyek ASEAN Power Grid Butuh Payung Hukum dan Kontrak Ketat

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut ASEAN Power Grid, proyek jaringan listrik lintas negara ASEAN, belum bisa jalan tanpa payung hukum dan kontrak yang kuat. Ia menyampaikan itu dalam Conference on Indonesia Foreign Policy 2026 di Kasablanka Hall, Sabtu (21/11).

Menurut Mari Elka, masalahnya bukan sekadar menyambung kabel listrik antarnegara. Ada kedaulatan, ada aturan yang berbeda di tiap negara, dan ada kontrak yang harus jelas siapa menanggung apa.

“Mari kita lakukan proyek percontohan untuk melihat apakah (proyek) ini bisa berjalan secara bilateral, sekaligus menyelesaikan semua persoalan terkait standar dan regulasi,” kata Mari Elka di hadapan peserta konferensi.

Ia menambahkan, pembahasan proyek pasti akan menyinggung soal kontrak, mekanisme pengaman, dan kontrak lagi. Intinya, semua harus tertulis dan punya dasar hukum.

Krisis energi dorong ASEAN bergerak

Gagasan menyatukan jaringan listrik ASEAN sebenarnya sudah dibahas puluhan tahun. Tapi baru sekarang terasa mendesak. Krisis energi membuat negara-negara ASEAN serius mewujudkannya.

Dulu, kata Mari Elka, kebutuhan menyambung pasokan listrik lintas negara belum begitu terasa. Sekarang situasinya berbeda. Energi jadi persoalan utama di banyak negara, termasuk di kawasan.

Karena itu, ia menilai proyek ini butuh perlindungan hukum dan kontrak yang jadi bagian dari setiap kerja sama bilateral maupun trilateral. Bukan hanya lampiran, tapi fondasi.

“Itu merupakan perjanjian bilateral, yang menurut asumsi saya juga akan tertanam dalam setiap perjanjian bilateral maupun trilateral semacam ini. Hal itu wajib ada. Harus ada perlindungan hukum dan kontrak,” jelas Mari Elka.

Dengan perjanjian semacam itu, pihak yang dirugikan punya dasar untuk membawa persoalan ke pengadilan. Kalau salah satu pihak mengingkari kesepakatan, ada rujukan yang bisa dipakai.

Dua proyek percontohan jadi ujian awal

Mari Elka menyebut setidaknya ada dua proyek percontohan yang bisa jadi langkah awal. Pertama, interkoneksi listrik Singapura-Kepulauan Riau. Kedua, proyek di Kalimantan.

Keduanya punya karakter berbeda. Proyek Singapura-Kepulauan Riau menggunakan jalur bawah laut. Sementara proyek di Kalimantan berbasis darat.

Perbedaan itu bukan hal kecil. Untuk jalur bawah laut, aturan yang ada belum memadai. Mari Elka mengakui hal itu.

“Dan kita belum punya, saya rasa kita belum memiliki aturan untuk itu, kita harus memikirkan bagaimana cara meregulasinya jika jalurnya berada di bawah laut, bukan? Ada persoalan-persoalan lain,” tuturnya.

Kalau dua proyek percontohan itu berhasil, ia berharap modelnya bisa direplikasi di negara atau wilayah lain. Keberhasilan tahap awal juga bisa menambah kepercayaan negara ASEAN untuk memperluas integrasi jaringan listrik.

Peta jalan tanpa pemantauan tak cukup

Selain soal hukum dan kontrak, Mari Elka menyoroti mekanisme pemantauan. Peta jalan yang hanya memuat arah kebijakan umum dinilai tidak akan cukup.

Harus ada rencana aksi yang jelas. Dan rencana aksi juga tidak berguna kalau tidak ada yang memantau pelaksanaannya.

“Dan rencana aksi pun tidak akan berguna jika tidak ada yang memantaunya,” lanjut Mari Elka.

Ia mencontohkan pengalaman Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA pernah punya cetak biru, rencana aksi, sampai kartu rapor untuk memantau kemajuan program. Tapi mekanisme kartu rapor itu hanya berjalan sebentar.

Karena itu, Mari Elka menekankan perlunya sistem pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi implementasi kesepakatan ASEAN harus dilakukan konsisten, bukan hanya di awal.

“Karena, Anda tahu, kita harus melakukan pemantauan. Ini adalah salah satu rekomendasi kami, bagaimana cara memantau implementasinya? Hal ini sangat krusial agar ASEAN bisa terus relevan,” ujar Mari Elka.

Apa artinya bagi Indonesia

Bagi Indonesia, ASEAN Power Grid bukan proyek jauh di awan. Kepulauan Riau dan Kalimantan masuk dalam dua proyek percontohan yang disebut Mari Elka. Artinya, aturan main yang dibahas di meja konferensi akan langsung menyentuh daerah-daerah itu.

Kalau kerangka hukumnya lemah, risiko tidak cuma soal listrik mati. Ada investasi yang bisa tertahan, ada pembangkit yang dibangun tapi tidak bisa menjual listriknya ke negara tetangga.

Sebaliknya, kalau kontrak dan perlindungan hukumnya jelas, pelaku usaha punya pegangan. Mereka tahu apa haknya, apa kewajibannya, dan ke mana harus mengadu kalau ada sengketa.

Untuk warga, dampaknya lebih sederhana tapi penting. Pasokan listrik yang lebih stabil dan kemungkinan harga energi yang lebih kompetitif. Tapi itu semua baru terjadi kalau fondasi hukumnya selesai dulu.

Mari Elka sendiri menempatkan proyek percontohan sebagai ujian. Kalau dua proyek awal itu bisa menyelesaikan persoalan standar dan regulasi, negara lain akan lebih yakin untuk ikut.

Langkah berikutnya ada di tangan para perunding. Mereka harus merumuskan kontrak yang mengikat, aturan untuk jalur bawah laut, dan sistem pemantauan yang tidak berhenti di tengah jalan seperti pengalaman kartu rapor MEA.

“Saya yakin pembahasannya juga pasti menyinggung soal kontrak, mekanisme pengaman, dan kontrak,” kata Mari Elka menutup paparannya.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair