JAKARTA — ASEAN Power Grid membuka peluang ekspor listrik dan investasi energi baru terbarukan bagi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkomitmen menuntaskan kesepakatan interkoneksi listrik kawasan, dengan penataan regulasi domestik sebagai persiapan.
Jaringan itu akan menghubungkan sistem ketenagalistrikan negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, peluangnya datang bersama satu pertanyaan besar: bagaimana memastikan perdagangan listrik lintas negara tidak mengurangi pasokan untuk kebutuhan dalam negeri?
ASEAN Power Grid dan peluang ekspor listrik
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bakhtiar menilai keterhubungan jaringan dapat membuka pasar ekspor listrik, menarik investasi baru, serta mempercepat pembangunan energi baru terbarukan (EBT), yakni energi dari sumber yang dapat diperbarui.
Bisman juga melihat kerja sama itu berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan energi regional. Namun, pembangunan pembangkit dan jaringan membutuhkan investasi besar. Karena itu, peluang ekspor perlu dibaca bersama biaya yang harus ditanggung untuk membangun infrastruktur.
Negara ASEAN yang memiliki surplus energi dan potensi EBT besar berpeluang memperoleh pendapatan dari ekspor. Negara dengan kebutuhan listrik tinggi tetapi potensi energi terbatas, seperti Singapura, dapat memperoleh pasokan listrik bersih.
Dampaknya bagi masyarakat Indonesia bergantung pada cara pemerintah mengatur pasokan dan biaya. Jika kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas, kerja sama dapat membuka pasar baru tanpa mengorbankan kecukupan listrik di dalam negeri. Namun, pembagian biaya pembangunan dan keuntungan perdagangan akan menentukan apakah manfaatnya juga dirasakan konsumen dan perusahaan lokal.
Regulasi ASEAN Power Grid perlu mengutamakan Indonesia
Bisman mendorong pembahasan khusus mengenai aturan ekspor dan impor listrik, perizinan, penetapan harga, serta pembagian keuntungan. Ia juga menilai skema investasi antara PLN, pemerintah melalui APBN, dan swasta perlu dibuat jelas.
“Tetapi penting harus ditegaskan dalam regulasi kalau pasokan listrik domestik tetap menjadi prioritas utama,” ujar Bisman. Ia mengingatkan, kejelasan pembagian investasi dapat mencegah persoalan di kemudian hari.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai ASEAN Power Grid menawarkan peluang strategis, tetapi membawa risiko ekonomi dan kedaulatan energi. Menurut dia, kerja sama harus berjalan dengan prinsip kesetaraan, bukan sekadar mengejar keterhubungan jaringan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah