Sabtu, 21 November 2026 WIB
EKONOMI

OJK Bongkar 10 Kasus Manipulasi Saham, Denda Rp3,71 Miliar

OJK Bongkar 10 Kasus Manipulasi Saham, Denda Rp3,71 Miliar
OJK Bongkar 10 Kasus Manipulasi Saham, Denda Rp3,71 Miliar

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 10 kasus pelanggaran di pasar modal. Tiga di antaranya manipulasi perdagangan saham yang membuat pelaku wajib mengembalikan keuntungan tidak sah total Rp23,77 miliar.

OJK menjatuhkan sanksi denda administratif Rp3,71 miliar. Perintah pengembalian keuntungan itu belum tentu sudah dibayar, karena angkanya merupakan perintah OJK, bukan realisasi.

“Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat,” tulis OJK dalam siaran pers, Sabtu (21/11/2026).

Pelanggaran yang ditemukan mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan afiliasi, hingga ketidakpatuhan kewajiban pengalihan saham.

Sanksi yang dijatuhkan beragam. Mulai dari larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), penutupan rekening efek, denda administratif, sampai kewajiban tertentu yang harus dipenuhi.

Tiga Kasus Manipulasi Saham

Kasus pertama menimpa PT Grand House Mulia Tbk (HOMI). OJK menemukan pelanggaran transaksi pada 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang dilakukan korporasi PT Sakti Maju Berdikari (SMB), Teddi Budiman selaku Direktur SMB, dan Manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas.

Hermanto selaku pihak yang memiliki akses atas rekening bank SMB, dan Indra S selaku adik Hermanto, juga terlibat. Pola transaksi itu melibatkan 15 rekening efek nasabah.

OJK menyebut transaksi tersebut tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Keuntungan tidak sah yang diperoleh mencapai Rp6.893.961.022.

SMB, Teddy Budiman, Hermanto, dan Indra S diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah Rp6,89 miliar. Teddi dilarang beraktivitas di sektor PMDK selama lima tahun. Hermanto kena larangan 10 tahun, sedangkan Indra S tiga tahun.

OJK juga meminta 15 perusahaan efek menutup rekening 15 investor yang terindikasi terkait aktivitas perdagangan itu.

Kasus kedua menimpa PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF). Pelanggaran terjadi pada 4-19 Mei 2021 oleh JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur (SBM), Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham SAMF. Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat tercatat bertransaksi dari alamat yang sama, yakni di PT Bintang Pagi Kapital.

JK Kristiyono juga menjabat Direktur PT Saraswanti Indo Genetech, perusahaan afiliasi SAMF. Direksi SBM, Mariyati dan Hariyanto, merupakan pegawai SAMF.

OJK meminta JK Kristiyono dan SBM mengembalikan keuntungan tidak sah Rp10.836.819.367. Andre Parlindungan dan tiga rekannya diminta mengembalikan Rp1.717.032.907.

JK Kristiyono, SBM, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun. Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dilarang 10 tahun.

Kasus ketiga menimpa PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). OJK menetapkan pelanggaran transaksi saham SMDM pada 6 September hingga 18 Oktober 2022. Pelanggaran dilakukan bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

Sejumlah nama itu disebut melakukan transaksi saham dalam periode pemeriksaan. OJK menilai praktik tersebut mengganggu pembentukan harga yang wajar.

Dampak ke Investor dan Emiten

Bagi investor ritel, pengumuman ini menjadi pengingat bahwa pasar saham tidak bebas dari praktik curang. Manipulasi perdagangan saham menciptakan gambaran semu yang bisa menyesatkan orang saat membeli atau menjual saham.

OJK menegaskan praktik itu menggerus kepercayaan investor terhadap integritas pasar. Penegakan hukum tidak hanya lewat denda administratif, tetapi juga perintah pengembalian keuntungan tidak sah, pembatasan kegiatan, dan penutupan rekening efek.

Emiten dan pengurus perusahaan juga diingatkan menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Mereka wajib mematuhi aturan transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, serta kewajiban lainnya.

Dari sisi pelaku, sanksi larangan berkegiatan di sektor PMDK lima sampai 10 tahun membuat mereka tidak bisa kembali ke pasar dalam jangka panjang. Bagi investor, daftar 15 rekening yang ditutup menjadi sinyal bahwa transaksi mencurigakan bisa berujung pada pemblokiran.

OJK masih membuka proses penanganan atas kasus-kasus tersebut. Perintah pengembalian keuntungan dan pemenuhan kewajiban akan diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair