Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan ide penambahan kursi wakil presiden bukan untuk diterapkan sekarang. Gagasan itu murni pemikiran jangka panjang.
Klarifikasi muncul setelah rekaman videonya viral di media sosial. Cuplikan itu memicu perdebatan luas terkait jumlah pemimpin pendamping presiden.
Publik menyoroti wacana hadirnya tiga wakil presiden sekaligus. Banyak pihak menduga rencana tersebut bakal segera diajukan ke meja parlemen.
Sultan langsung menepis anggapan itu melalui keterangan tertulis pada Minggu, 22 November 2026. Dia memastikan wacana tersebut bukan program instan pemerintah saat ini.
Gagasan itu sendiri bukan hal baru bagi sang pimpinan dewan daerah. Pernyataan tersebut sebenarnya telah dia suarakan sejak beberapa tahun silam.
“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada,” kata Sultan.
Dia menegaskan jejak rekam digitalnya masih tersimpan sangat rapi sampai sekarang. Wacana itu lahir saat dia menelaah format kepemimpinan masa depan.
“Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” ujarnya.
Langkah mengawal pembangunan kepulauan menjadi alasan mendasar di balik konsep tersebut. Karakteristik geografis tanah air dinilai membutuhkan pembagian kerja kepemimpinan yang luas.
Menurut Sultan, struktur kepemimpinan nasional perlu mengakomodasi keterwakilan daerah secara nyata. Beban kerja kenegaraan dinilai terlalu berat bila hanya ditopang satu pembantu presiden.
“Mengapa saya berpikir begitu? Karena Indonesia ini negara yang sangat unik,” tutur Sultan.
Kondisi sosiologis bangsa yang majemuk melandasi pemikiran Ketua DPD RI itu. Tanggung jawab memajukan ribuan pulau menuntut perhatian ekstra dari pusat kekuasaan.
“Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam,” sambungnya.
Konsep tiga figur wakil presiden dirancang guna membantu roda birokrasi harian. Skema itu juga ditujukan untuk mengawal pemerataan program pembangunan di berbagai pelosok.
Wacana tersebut kini diposisikan kembali sebagai wacana kajian ketatanegaraan masa depan. Tidak ada langkah hukum formal untuk mengubah konstitusi dalam waktu dekat.













📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah