Pasar Karbon di Lidah Api Karhutla

JAKARTA — Peluncuran proyek Sistem Registri Unit Karbon senilai triliunan rupiah tiba pada momentum yang paling goyah: saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merajalela di berbagai daerah. Kontradiksi ini mengungkap dilema mendasar tata kelola karbon Indonesia yang masih rapuh di tengah tekanan lingkungan nyata.

Pokok Peristiwa

Ibrahim Fahmi, figur kunci dalam inisiatif pasar karbon nasional, melihat momentum ini sebagai ujian kredibilitas. “Kami meluncurkan sistem ini ketika hutan justru hangus,” ujarnya, menyiratkan kesadaran akan kontradiksi yang diamati publik dan pasar internasional.

Kebakaran hutan berskala besar menciptakan anomali paradoks bagi strategi karbon Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berusaha membangun infrastruktur pasar karbon yang serius—registri terpusat, unit perdagangan terstandar, dan ekosistem kreditnya. Di sisi lain, luasan lahan terbakar yang terus membesar menunjukkan lemahnya penegakan hukum, pencegahan, dan pemulihan hutan itu sendiri.

Pasar karbon Indonesia dirancang untuk menarik investasi global dalam bentuk kredit karbon—sertifikat yang merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi karbon. Setiap unit yang dijual seharusnya mencerminkan nilai nyata penyerapan karbon.

Tetapi karhutla yang berulang merusak kredibilitas: jika hutan yang seharusnya menyerap karbon malah terbakar dan melepas karbon besar-besaran, maka nilai kredit karbon itu menjadi ilusi.

Dilema ini bukan sekadar administratif. Investasi karbon global senilai miliaran dolar bergantung pada kepercayaan bahwa proyek-proyek di negara berkembang—termasuk Indonesia—benar-benar mengurangi emisi atau melindungi karbon stok hutan. Jika tata kelola lahan gagal, maka seluruh ekosistem pasar itu terancam reputasinya.

Konteks

Sistem Registri Unit Karbon yang baru diluncurkan adalah langkah teknis yang penting. Registri terpusat memungkinkan pelacakan transparan, mencegah penipuan ganda, dan memastikan setiap kredit karbon dapat diverifikasi. Namun, sistem secanggih apa pun tak bisa mengubah fakta lapangan: jika hutan tetap terbakar, maka karbon tetap lepas ke udara.

Para analis dan pemangku kepentingan pasar karbon global telah mencatat peringatan ini. Kredibilitas Indonesia sebagai pemain karbon utama di Asia Tenggara bergantung pada kemampuan mengendalikan karhutla, bukan hanya mengelola registri digital. Tanpa itu, pasar karbon hanya menjadi mekanisme perpindahan tanggungjawab emisi dari negara maju ke negara berkembang—tanpa pengurangan emisi nyata.