Kamis, 9 Juli 2026 WIB
BREAKING
POLITIK PEMERINTAHAN

Presiden Instruksikan Kementerian PUPR Kerja Cepat

Presiden Instruksikan Kementerian PUPR Kerja Cepat
berikan sambutan pada Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) Tahun Anggaran 2021, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/01/2021). foto : Tangkapan Layar Chanel Youtube BPMI Setpres@2020

“Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary,”

Jakarta, Journalarta.comPresiden RI Joko Widodo mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja lebih cepat terutama dalam kondisi krisis akibat pandemi COVID-19.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) Tahun Anggaran 2021, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/01/2021). 

“Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary. Dengan bekerja lebih cepat maka kita bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi’,” Kata Jokowi dikutip dari lama setkab.go.id.

Presiden menyampaikan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami  kontraksi yang cukup dalam, yaitu minus 5,32 persen di Kuartal II 2020, dan membaik menjadi minus 3,49 persen di Kuartal III 2020. Presiden berharap, di Kuartal IV 2020 dan Kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat pulih kembali.

Kuncinya, menurut Jokowi, adalah kecepatan dalam bekerja, terutama di masa pandemi COVID-19 di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

“Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek yang padat karya sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak,” tegas Jokowi.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti mengabaikan tata kelola (good governance).

“Ini (mengabaikan tata kelola) enggak boleh! Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan, dan juga yang paling penting outcome-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” tutup Presiden.

Baca juga :Presiden Minta Pembangunan Pertanian Harus Dilaksanakan Dalam Skala Ekonomi Yang Lebih Luas

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya menyampaikan, sejak Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun. Ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Halaman:12Semua Halaman

(FI)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda