Jakarta, Journalarta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong negara-negara rawan tsunami mempercepat terbentuknya Tsunami Ready Community. Langkah ini menjadi jurus jitu dalam mereduksi risiko tsunami, utamanya dalam meminimalisir jumlah korban.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat menjadi pembicara dalam forum The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Disaster Resilience Week and the Corresponding 8th Session of the Committee on Disaster Risk Reduction yang berlangsung dari tanggal 24-25 Juli 2023 di Bangkok.
Acara ini diselenggarakan oleh ESCAP, UNESCO- Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC) dan World Meteorological Organization (WMO).
“Tsunami Aceh 2004, tsunami Samoa 2009, tsunami Chili 2010, tsunami Tohoku Jepang 2011 menjadi bukti bahwa ancaman tsunami ini nyata. Negara-negara rawan tsunami perlu mempersiapkan kesiap-siagaan masyarakat di kawasan pesisir agar mereka tahu bagaimana caranya menghadapi bencana ini jika sewaktu-waktu terjadi,” ungkap Dwikorita dikutip dalam siaran pers BMKG, Rabu (26/7/2023).
Dwikorita mengatakan Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator terkait aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.
“Harapannya, masyarakat senantiasa siap dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami,” ujarnya.
Dwikorita menuturkan, predikat Tsunami Ready Community akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi, sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.
”Diantaranya, telah dipetakan dan didesain zona bahaya tsunami, jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi serta adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami,” tuturnya.
Selain itu, Dwikorita memaparkan Informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik, sosialisasi, kesadaran masyarakat, dan edukasi tersedia dan terdistribusi. Kemudian sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan 3 kali dalam satu tahun, pelatihan bagi dan oleh Komunitas Tsunami diadakan minimal 2 tahun sekali, tersusunnya rencana kontijesi atau respon dalam keadaan darurat oleh komunitas di daerah rawan tsunami serta terbangunnya kapasitas untuk pengelolaan operasional respons darurat saat tsunami terjadi.