Indikator lainnya, tambah Dwikorita yaitu tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (dari BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu dan tersedianya sarana yang memadai serta andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.
“Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya tsunami ready community ini. Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dia juga menyampaikan bahwa ICG/IOTWMS yang dipimpinnya telah mendukung dan berperan aktif dalam tsunami ready program yang telah diusung UNESCO-IOC, sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan SAFE OCEAN melalui program UN Decade on Ocean Science.
“Saat ini di wilayah Indian Ocean terdapat 11 komunitas, dimana 9 diantaranya berasal dari Indonesia dan 2 lainnya dari komunitas dari India, telah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Tsunami Ready Community,” bebernya.
Komunitas Desa Tanjung Benoa Bali adalah salah satu dari komunitas yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO Tsunami Ready Community. Pengukuhan Tanjung Benoa dilaksanakan pada momen pertemuan Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR) bulan Mei 2022 lalu, sebagai promosi untuk menggencarkan kegiatan tersebut.
“Tsunami Ready tidak hanya dapat diimplementasikan di sektor pariwisata saja, namun juga di sektor infrastruktur kritis seperti bandara dan pelabuhan, dengan melibatkan pengelola dan peran aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat,” imbuh Dwikorita.
Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi untuk memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami.
“Pertama, pentingnya observasi sistematis dan pengukuran standar untuk peringatan dini. Oleh karena itu, perlu untuk mengintegrasikan semua alat seismik dan observasi ke dalam jaringan yang komprehensif,” ungkapnya..
Kedua, kata Dwikorita, perlunya inovasi sains untuk mengatasi tsunami non-seismik. Ketiga, pentingnya pertukaran data antar institusi. Kejadian Tsunami di selat sunda menyoroti pentingnya memasukkan data aktivitas gunung berapi ke dalam sistem peringatan dini tsunami. Fakta bahwa gunung berapi dapat memicu tsunami, memerlukan kesiapsiagaan yang komprehensif.
“Dan keempat, pentingnya kesiapan komunitas masyarakat. Untuk mempromosikan tindakan dan kesiapsiagaan dini, informasi yang komprehensif dan mudah dipahami, ditambah dengan program Pendidikan terkait bencana, sangatlah penting,”tandasnya.(*)